Perkembangan Pemberlakuan Permen KP No 56 dan 32

Pemberlakuan Permen KP no 56 tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (PanulirusSpp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) dari wilayah NKRI merupakan bentuk tanggung jawab KKP dalam melindungi sumberdaya lobster dari aktivitas penangkapan benih yang eksploitatif. KKP telah memberikan kompensasi melalui program alih profesi dari penangkap benih menjadi pembudidaya ikan. Hasil monitoring terhadap aktvitas usaha budidaya yang dilakukan penangkap benih lobster seperti di Lombok, menunjukkan perkembangan yang baik.

Syamsuddin ketua Hipikerindo mengungkapkan bahwa saat ini aktivitas penangkapan benih lobster sudah bisa dikatakan tidak adalagi. Ia menyampaikan justru masyarakat saat ini secara swadaya mulai melirik usaha budidaya dan membentuk kelembagaan pengawas sumberdaya perikanan.

Begitupun dengan budidaya ikan laut seperti kerapu, yang saat ini harga sudah naik kembali setelah mengalami penurunan, sehingga pembudidaya bangkit kembali.

Sementara itu, untuk  pasca pemberlakukan Permen KP no 32 tahun 2016 tentang Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan tercatat sebanyak 27 kapal ikan hidup. KKP mencatat bahwa data jumlah kapal angkut ikan hidup hasil pembudidayaan ikan (yang mengantong ijin SIKPI). Dari jumlah tersebut masing-masing sebanyak 13 kapal berbendera asing dan 14 kapal berbendera Indonesia. Dilihat dari lima tahun terakhir ini justru ada tren peningkatan jumlah kapal, dimana kapal berbendera Indonesia masih mendominasi. (Resti)

Leave a comment

Your email address will not be published.

*



Artikel menarikclose