Keberlanjutan, Kunci Utama Kegiatan Akuakultur

Fungsi utama kegiatan bisnis akuakultur adalah untuk mencari keuntungan. Tidak hanya itu, bisnis akuakultur harus juga berorientasi pada daya saing, peningkatan produksi, dan berkelanjutan.

Keberlanjutan, menjadi salah satu kata kunci dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 75/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu (Penaeus monodon) dan Udang Vaname (Litopenaeus vannamei). Dalam istilah lain, kesinambungan menjadi kunci bisnis akuakultur yang harus diprioritaskan.

Menurut Ikhsan Kamil, Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang, salah satu upaya untuk mencapai keberlanjutan usaha dalam sektor akuakultur adalah dengan pengadaan pengolahan limbah. Dengan IPAL atau instalasi pengolahan limbah, diharapakan lingkungan budidaya tetap terjaga terutama kualitas sumber air yang digunakan oleh pembudidaya.

Dalam pengolahan limbah diharapkan mikroorganisme yang menjadi pemicu timbulnya penyakit ikan dapat ditekan atau dihilangkan. Sehingga, diharapkan, sarana pengolahan limbah menjadi salah satu komponen untuk mengupayakan keberlanjutan akuakultur.

Lebih jauh lagi, menurut pengakuan Teguh Setyono, yang menjabat Farm Manager PT Dua Putra Perkasa, IPAL berfungsi untuk menjaga kelangsungan budidaya supaya berkelanjutan.

Mengingat pentingnya peranan IPAL dalam keberlanjutan budidaya perikanan (akuakultur), pemerintah telah memberi perhatian pada aspek pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan budidaya. Peraturan pemerintah terkait pendirian IPAL dalam Kawasan tambak udang sudah ditetapkan.

Salah satu contohnya adalah regulasi yang dikeluarkan oleh KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) mengenai Petunjuk Teknis Instalasi Pengolahan Limbah dan Permen KP No. 75 tahun 2016.

IPAL, perlu sosialisasi kepada petambak

Masih menurut Ikhsan, sosialisasi dirasa masih kurang dan penegakkan hukum yang masih lemah terkait dengan Permen KKP No 75 tahun 2016. Hal ini karena belum adanya sanksi hukum dengan pelanggaran usaha budidaya tanpa memiliki IPAL. “Sanksi/hukuman seharusnya dijatuhkan bila suatu usaha budidaya udang tidak ada IPAL (usaha ditutup) dan penghargaan berupa kemudahan akses usaha akan dilakukan bila memiliki IPAL dalam usaha budidaya tersebut,” papar Ikhsan.

Di lain pihak, sependapat dengan Ikhsan, Muhdi, pemilik Tambak Mandiri, bahwa sosialisasi memiliki peran strategis. “Agar peraturan pemerintah dapat berjalan dengan sukses, diperlukan sosialisasi,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, pendampingan dan informasi harus disampaikan dengan jelas ke petambak. Saat ini, informasi terkait IPAL masih kurang sehingga kurang pahamnya petambak terkait pengolahan limbah, di samping adanya keterbatasan lahan. 

Perlunya sebuah model budidaya

Ikhsan melanjutkan, pemerintah perlu memberikan contoh yang baik terkait model budidaya udang dengan IPAL di samping lebih massif lagi melakukan sosialisasi kepada pembudidaya udang terkait penerapan IPAL. Di samping itu, ia menyampaikan pentingnya terus melakukan kajian tentang model IPAL yang efisien dan ekonomis untuk tambak udang dengan mengindahkan beberapa prinsip, di antaranya IMTA, green economy atau blue economy.

Terkait model IPAL, disampaikan juga oleh menurut Zaenal Arifin, Perekayasa, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, percontohan IPAL, khususnya bagi petambak kecil dirasa masih kurang. Menurutnya, Petambak, terutama petambak kecil memerlukan percontohan IPAL yang efisien. Sehingga, ia menyarankan untuk menerapkan percontohan IPAL yang efisien, misalnya pada lahan terbatas dengan keterbatasan dana di beberpa sentra produksi tambak udang.

Teknologi, bukan menjadi kendala

Penerapan IPAL dalam kawasan tambak membutuhkan teknologi yang tepat. Namun, hal ini bukanlah menjadi kendala bagi petambak. Seperti yang diungkapkan Ikhsan, menurutnya, teknologi yang digunakan dalam IPAL bukan merupakan teknologi yang rumit sehingga bukan menjadi suatu penghambat dalam pembuatan IPAL.

Prinsip kerja IPAL sederhana, adanya petak pengendapan, aerasi dan petak ekualisasi, itu semua dapat dibuat secara sederhana.Faktor penghambat dari sisi teknologi adalah penggunaan metode atau teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan karakteristik usaha udang yang dilaksanakan serta wilayah usahanya.

Hal yang harus dipahami adalah bahwa apapun teknologi  yang  digunakan harus memahami hal dasar teknologi IPAL budidaya udang yaitu  segera memisahkan limbah padat di awal proses pengolahan limbah (kolam pengendapan) dengan baik.  Proses pemisahan limbah padat di awal ini bila tidak dilakukan akan memberatkan proses penurunan beban limbah cair pada proses selanjutnya.

Terkait teknologi IPAL yang tidak harus selalu rumit, juga dibenarkan oleh Zaenal. Dari sudut pandang teknologi, ia berkeyakinan, petambak Indonesia mampu. Hanya saja, tinggal kesadaran dan kesungguhan untuk menajaga kelestarian lingkungan demi keberlangsungan usaha budidaya udang/ikan.

Senada dengan Zaenal, Muharijadi Atmomarsono, Peneliti Ahli Utama Bidang Kesehatan ikan dan Lingkungan BRPBAP3, Maros,berkata, teknologi IPAL tidak rumit. Menurutnya, hanya diperlukan beberapa petak kolam, yaitu untuk pengendapan limbah, filterisasi, oksigenasi limbah, petak transisi, petak uji coba biota (ikan dll), yang membutuhkan lahan tambahan.

Di lain pihak, Sudiarnoto, Kepala Divisi Akuakultur PT Golden Westindo Artajaya mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, teknologi bukan menjadi hambatan dalam penerapan IPAL tambak. “Tidak ada sama sekali, karena teknologinya sama dengan pembangunan konstruksi tambak,” paparnya yakin. Ia memberikan alternatif, jika pembudidaya menghendaki peralatan yang lebih canggih, peralatan pengolahan limbah sudah tersedia di pasar dengan teknologi operasionalnya.

Faktor biaya jadi pertimbangan petambak

Meskipun begitu, Ikhsan tidak menampik bahwa faktor biaya menjadi pertimbangan bagi para pelaku usaha dalam membangun IPAL di kawasan tambaknya. Faktor ini merupakan salah satu penghambat dalam pembuatan IPAL. Dengan pembangunan IPAL, akan ada tambahan investasi dan tentunya akan menambah biaya operasional tambak, antara lain operasional IPAL disisi lain tidak ada pendapatan langsung dari operasional dari IPAL.

Hal inilah yang mungkin menjadi faktor keengganan dari pengusaha untuk menerapkan IPAL selama ini. Menurutnya, biaya merupakan salah satu faktor yang sangat krusial dalam setiap kegiatan usaha. Pasalnya, pembangunan instalasi limbah ini membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha tambak.

Muhdi juga mengungkapkan hal yang sama. Sebagai salah seorang pelaku usaha, pertimbangan membangun IPAL meliputi kerterbatasan lahan budidaya dan biaya yang tinggi untuk membangun dan perawatannya.

Di lain pihak, Teguh berpendapat lain. Menurutnya, faktor biaya memang berpengaruh terhadap penerapan IPAL. Akan tetapi, hal ini bisa disiasati dengan peralatan yang sederhana.

Persoalan biaya IPAL juga disampaikan oleh Muharijadi. Menurutnya, beban biaya petambak besar, bisa seharga Rp. 2 M. Akan tetapi, menurutnya, yang berteknologi sederhana tidak semahal itu dengan melakukan modifikasi.

Kisaran biaya yang bisa disesuaikan juga dibenarkan oleh Rico Wisnu Wibisono, COO FisTx. Ia berpendapat, biaya IPAL dapat disiasati dengan memilih teknologi yang murah dan namun tetap ramah lingkungan.

Masih kurangnya pemahaman petambak

Salah satu faktor hambatan dalam penerapan IPAL adalah terkait dengan kesadaran dan pemahaman para petambak yang masih rendah. Menurut Ikhsan, petambak dan pelaku usaha budidaya udang kurang paham atau mengerti mengenai pentingnya pengolahan limbah bagi usaha budidaya. Kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan regulasi tentang pengolahan limbah dan penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak membangun IPAL.

Faktor rendahnya kesadaran petambak sebagai hambatan dalam penerapan IPAL tambak juga diakui oleh Sudiarnoto. Menurutnya, pengetahuan pentingnya pengolahan limbah (IPAL) untuk budidaya berkelanjutan (sustainable farming) masih lemah. Ditambah lagi, kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesimbangan alam, baik individu maupun kolektif masih rendah.

Kegiatan tambak dalam satu area namun tidak ada koordinasi akan sulit menerapkan konsep budidaya berkelanjutan. Lebih jauh lagi, menurutnya, pengelolaan Limbah (IPAL) masih dianggap sebagai beban biaya dalam Investasi dan biaya operasional. Sehingga, hal ini dikhawatirkan menjadi beban arus kas budidaya (cash flow). (noerhidajat/resti/adit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.