Produksi Udang Nasional 2 Juta Ton Dihadang Efisiensi, Standarisasi dan Investasi

Produksi Udang Nasional 2 Juta Ton Dihadang Efisiensi, Standarisasi dan Investasi

Oleh: Hasanuddin Atjo, Ketua SCI Sulawesi

Pemerintah RI melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan, KKP telah menetapkan target produksi udang nasional naik sebesar 250 % dari angka 800 ribu ton di tahun 2019, menjadi 2 juta ton di akhir tahun 2024. ini merupakan tindak lanjut dari major project di RPJMN 2019 -2024 era Presiden Jokowi.

Target yang melompat ini, direspon beragan. Mulai optimis, setengah optimis dan yang pesimis. Respon semacam ini ditanggapi sejumlah orang masih wajar, karena antara lain , kinerja udang nasional dalam 10 tahun terakhir bergerak sangat lamban, dan cenderung stagnan.

Terlepas dari ragam tanggapan itu sejumlah alasan mendasari target peningkatan tersebut antara lain; beriklim tropis menunjang proses budidaya sepanjang tahun, garis pantai terpanjang ke 2 dunia dan potensi budidaya kurang lebih 1,5 juta ha. Dan masyarakat di pesisir familiar dengan usaha ini.

Selain itu, suply udang dunia hasil tangkapan alam semakin terbatas dan cenderung menurun, sehingga pengembangan budidaya menjadi tumpuan pemenuhan kebutuhan itu yang diperkirakan masih kurang sekitar 1,5 juta ton dari kebutuhan sebesar 6 juta ton di tahun 2020.

Tidak heran, sejumlah negara yang memiliki garis pantai ikut berlomba meningkatkan produksi budidaya, melalui perbaikan teknologi input produksi, budidaya, dan dukungan regulasi. Tujuannya agar market share di pasar dunia dan perolehan devisanya bisa lebih ditingkatkan.

Equador, India dan Vietnam adalah negara dengan garis pantai relatif pendek dibandingkan Indonesia. Garis pantai Equdor hanya sekitar 2.237 km, Vietnam 3.200 km, India 8.700 km dan Indonesia mendekati 100.000 km, juga sebagai negara Kepulauan yang secara ekologis sesungguhnya lebih diuntungkan.

Meskipun bergaris pantai pendek, produksi udang Equador di 2021 sebesar 1,1 juta ton, dan India 0,8 juta ton, serta Vietnam 0,6 juta ton. Sementara itu Indonesia di tahun yang sama produksinya hanya 0,5 juta ton (FAO 2021, diolah), sangat ironis. Sejumlah pihak berharap agar disparitas ini menjadi motivasi bagi Indonesia untuk lebih bekerja keras.

Market Share Indonesia tahun 2021 terhadap pasar dunia diperkirakan sebesar 250 ribu ton atau sekitar 4 %, dan memberi kontribusi hampir 40 % dari devisa total ekspor hasil perikanan yang bernilai 5,72 milyar dolar US. Dan ini adalah tantangan untuk ditingkatkan karena potensi sumberdaya yang ada serta pasar yang terbuka.

Fenomena menarik lain ditunjukkan oleh negara negara di Afrika yang mulai berbudidaya udang, meski iklimnya ekstrim. Mesir, Oman dan Yaman dengan inovasi teknologi, berhasil mengembangkan Project budidaya udang yang kini telah berproduksi memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Keberhasilan negara yang bergaris pantai pendek dan beriklim ekstrim tentunya menjadi tantangan dan sekaligus motivasi, bahwa target peningkatan produksi udang 250 % sangat mungkin direalisasikan dengan memetakan sejumlah akar masalah dan menyusun roadmap atau peta jalan.

Memproduksi udang sebesar 2 juta ton, setiap tahun dibutuhkan input produksi berupa benur sekitar 400 milyar ekor, dan pada saat ini baru bisa dipenuhi sekitar 90 milyar ekor dengan kualitas yang beragam. Ini disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya peningkatan kinerja produksi.

Membutuhkan induk udang sekitar 1,6 juta pasang dan saat ini baru sekitar 400 ribu pasang. Dominan diimpor dari NBC-BMC yang ada di Hawai dan Florida. NBC, Nucleus Breeding Center adalah fasilitas improvement genetics, sedangkan BMC, Breeding Multification Center adalah fasilitas perbanyakan induk yang memelihara hasil NBC.

Pakan udang dibutuhkan sekitar 3 juta ton. Tepung ikan, kedelai serta tepung terigu adalah komponen pakan udang yang dominan masih harus impor. Dari sisi cost produksi pakan mengambil porsi sekitar 60 %. Jika cost produksi per kg udang Rp 40 ribu, maka cost untuk pakan sekitar Rp 25 ribu.

Selain itu budidaya udang dengan teknologi semi, intensif dan Supra intensif membutuhkan dukungan peralatan berupa kincir, pompa air dan blower yang umumnya masih diimpor. Selain itu infrastruktur dasar berupa ketersediaan listrik, air bersih dan aksesibilitas belum sepenuhnya mendukung.

Dan yang ironi bahwa kontribusi tiga teknologi tersebut terhadap produksi udang nasional sekitar 75%. Sementara itu luas arealnya kurang dari 10 % dari total areal existing yang diperkirakan seluas 674.000 ha (KKP, 2018). Dan ini harusnya menjadi PR tersendiri bagi Pemerintah pusat dan daerah.

Dari ulasan ini, ada beberapa point atau catatan yang perlu mendapat solusi. Pertama, selain komponen impor masih tinggi, sentra input produksi seperti hatchery, pabrik pakan, distributor sejumlah sarana prasarana lainnya terkonsentrasi di pulau Jawa, sehingga ada biaya tambahan logistik yang berarti bagi usaha tambak di luar Jawa. Juga terjadi pada industri hilir dominan bertumpuk di Pulau Jawa.

Sebagai contoh dari kasus diatas bahwa biaya logistik cargo udara, mengangkut 1 ekor benur sama dengan harga benurnya. Demikian pula biaya transportasi membawa udang ke Pulau Jawa memerlukan biaya tambahan sebesat 4000 – 5000 rupiah per kg udang.

Kedua, standarisasi terhadap input produksi (benih, pakan dan sarana prasarana lainnya); Inovasi dan teknologi budidaya; Ketersediaan SDM, sumberdaya manusia madih bervariasi dan bersifat general, belum spesifik. Padahal Indonesia adalah negara kepulauan dengan kondisi lingkungan bereda satu dengan lainnya.

Ketiga, regulasi terkait perizinan usaha budidaya udang di tambak dinilai cenderung masih berbelit meskipun telah terbit UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyederhanakan perizinan usaha budidaya udang tadinya 21 item menjadi 3 item yaitu; Kesesuaiann ruang darat dan laut, Persetujuan lingkungan, serta Pemanfaatan Ruang Laut.

Menjadi ironi, bahwa di sejumlah daerah masih sering menggunakan aturan lama, misalnya syarat SLO Genzet, keharusan izin IMB, dan buangan limbah B3 serta aturan kementrian lainnya yang tidak lagi dipersyaratkan lagi oleh UU nomor 11 tahun 2020 bahwa budidaya perikanan termasuk kategori resiko rendah, bukan resiko menengah atau tinggi.

Dan hal yang tidak kalah penting bahwa masih ada KEPMEN yang menetapkan sanksi pidana atas pelanggaran kepmen itu. Dan ini menjadi pintu masuk pengawas eksternal. Pedahal UU cipta kerja terkait dengan budidaya perikanan filosofinya penyederhanaan dan sanksi administrasi, bukan pidana.

Terakhir bahwa minat berinvestasi pengembangan maupun investasi baru sejumlah pelaku usaha, tidak begitu antusias meskipun sejumlah perbankan memberikan pelayanan kemudahan terhadap pinjaman, namun masih terkendala dengan perizinan dan pengawasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *