Urgensi Keberadaan IPAL Tambak Udang

Urgensi Keberadaan IPAL Tambak Udang

Keberadaan IPAL tidak hanya berfungsi untuk melindungi lingkungan dari kerusakan, akan tetapi, demi keberlangsungan budidaya udang juga. Lingkungan yang sehat dan bersih akan meningkatkan daya dukung lingkungan. Pada akhirnya, kegiatan budidaya udang akan lestari

Awalnya, bisnis budidaya udang sangat menjanjikan sehingga sangat menggoda para investor untuk merambah ke usaha budidaya udang. Di era 90-an, budidaya udang diawali jenis udang windu (pennaeus monodon) yang merupakan udang asli Indonesia.

Ketika itu usaha budidaya udang berjalan dengan baik tanpa mengalami kendala yang berarti. Seiring dengan berjalannya waktu usaha budidaya udang  mulai mengalami gangguan penyakit seperti insang kotor (black gill), vibriosis (disebabkan oleh vibrio) dan yang paling fenomental adalah WSSV (white spot syndrome Virus) dengan dampak kematian massal.

Paian Tampubolon, Senior Manager Ops System & Data Analyst PT DELOS Teknologi Maritim Jaya, mengungkapkan, munculnya gangguan diatas dapat disebabkan oleh : Kualitas benur yang kurang baik, daya dukung lahan yang menurun, lingkungan budidaya yang menurun, terjadinya fluktuasi lingkungan tambak yang ekstrim, system tata guna air yang tidak dikelola dengan baik (air sumber dan air buangan).

Dengan semakin sulitnya budidaya udang windu, maka para pelaku budidaya udang berpindah melakukan budidaya udang vanamei dengan harapan lebih tahan terhadap penyakit dan  fluktuasi yang terjadi di tambak. Saat ini kondisi budidaya udang vanamei juga mempunyai tren seperti saat budidaya udang windu dimana terjadi peningkatan masalah. Untuk mengantasipasi pelaku budidaya menyediakan kolam sebagai pengendapan dan perawatan (treatment).

Memetik pelajaran dari kegagalan budidaya era udang monodon dalam kegagalan bisnis, di antaranya yaitu kurangnya pengetahuan dan pengalaman baik owner maupun teknisi farm pada saat itu investor yang bergerak dibidang ini hanya berorentasi pada profit semata. Hal ini tidak diimbangi dengan dengan teknologi seperti udang vaname saat ini. Dalam mengevaluasi kegagalan saat itu, perlu pengetahuan SDM pengelolaseperti manajemen tambak yang meliputi manajemen air, pond bottom dan feeding program. Hal ini diungkapkan oleh Bagyo Ariyantono, Technical Support PT NewHope AquaFeed Indonesia.

Jika dicermati, kegagalan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor. Kurangnya pengetahuan investor dalam pemilihan lokasi, tata letak pertambakan tata ruang  (outlet-inlet ) masih kurang diperhatikan. Bahkan, terkadang saluran masuk dan keluar air menjadi satu. Berikutnya, adalah tidak tersedianya IPAL dan penerapan biosekuriti saat itu menjadi pemicu yang sangat fatal bagi pembudidaya monodon. Sehingga, kontaminasi horizontal terjadi begitu cepat karena kurangnya pengetahuan dalam pengelolahan limbah.

Padat tebar jor-joran
Terus menurunnya produktivitas udang windu Penaeus monodon menjadi sorotan Haryoso, Head of Aquahero, PT DELOS Teknologi Maritim Jaya. Hal ini akibat ekploitasi sumber daya perairan oleh pelaku budidaya diantaranya dengan melakukan padat tebar yang semakin tinggi sementara fasilitas budidaya tetap. Konsekuensinya, input sumber polutan ke kolam budidaya tinggi tanpa adanya tanggung jawab pengelolaan limbah buangan (padat dan cair) budidaya yang baik.

Tambak skala industri (intensif) sekalipun saat itu belum ada komitmen untuk mengelola limbah budidaya (IPAL) sehingga air/limbah buangan budidaya yang tidak memenuhi standar baku mutu air budidaya secara langsung dibuang ke sumber perairan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya daya dukung perairan sumber.

Proses budidayapun mengalami penurunan daya dukung air kolam yang signifikan. Kondisi tersebut tidak bisa mengalami perbaikan. Sehingga, pada awal tahun 2000, budidaya beralih ke spesies udang Litopenaeus vannamei yang ketika itu merupakan spesies alternatif dan (diharapkan) tahan terhadap penyakit.

Abai terhadap lingkungan
Hal senada juga diungkapkan oleh Taufik Noer PT Dua Putra Perkasa. Dalam pandangannya, kegagalan bisnis udang salah satunya karena ketidakpedulian terhadap pengolahan air buangan tambak. Dalam hal ini limbah berupa padatan/bahan organik sisa pakan dan feces udang serta bahan terlarut seperti Nitrogen dan Fosfor. Tata ruang yang tidak berkonsep pada green economy menyebabkan kegagalan secara kolektif.

Pada waktu itu, diungkapkan oleh Catur Supriyantoro, Teknisi PT Dua Putra Perkasa (DPP) belum terrpikirkan pentingnya pengolahan limbah/IPAL. Sepertinya, pemerintah juga belum mempunyai aturan wajib adanya IPAL dalam pembukaan kawasan untuk tambak.  Padahal, investor tambak yang baruwajib menyertakan desain IPAL dalam setiap kluster/kawasan yang akan dicetak untuk tambak.

Masih banyak yang belum sadar
Terkait IPAL, Iwan Basuki, Marketing PT WAS (Windu Alam Sentosa), menekankan pentingnya penerapan IPAL dalam pembesaran udang, yaitu meminimalisir beban limbah pembesaran udang agar buangan air limbah ke lingkungan dapat memenuhi baku mutu yangditerapkan agar budidaya udang berkelanjutan. Setelah adanya azas legalitas yang mengatur tentang IPAL seharusnya dapat diterapkan oleh semua praktisi dan semua pengusaha tambak udang.

Namun, pada kenyataaanya, masih  banyak petambak yang belum menyadarinya dan seolah-olah menutup mata mengenai pentingnya IPAL tambak. “Masih banyak petambak yang sekadar mencetak tambak hanya sesuai kebutuhannya saja seperti hanya membuat kolam tandon, kolam budidaya, dan saluran inlet/outlet saja,” terang Iwan. Pemilik tambak lebih menyayangkan sebagian lahannya untuk kolam budidaya dibandingkan dengan membuat kolam IPAL.

Konversi lahan mangrove tidak diperbolehkan
Lahan mangrove mempunyai peranan yang penting dalam keberlangsungan budidaya udang. Menurut Bagyo, tata ruang tiap daerah atau area tidak sama dengan wilayah lain. Sebagai contoh, ia menyebutkan, tidak diberbolehkan adanya pertambakan udang  di Bali, demikian juga dengan daerah yang lain tempat untuk parawisata.

Berdasarkan Peraturan ASC 1999, untuk tambak/kolam budi daya yang dibangun atau mendapatkan izin sebelum bulan Mei 1999 di kawasan mangrove/bakau, pembudidaya diwajibkan untuk mengimbangi dampak yang terjadi dengan restorasi mengompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehingga, berdasarkan peraturan ASC ini, tidak boleh ada lagi konversi mangrove untuk kawasan budidaya. Implementasi dilapangan akan sangat tergantung pada ketegasan dari pemerintahan setempat.

Respon terhadap IPAL
Menurut Bagyo, sosialisasi kepada investor mengenai aturan terkait IPAL untuk tambak budidaya udang sudah sering dilakukan. Kegiatan ini dilakukan baik kepada investor baru maupun lama. Hal tersebut diperkuat oleh PP dinas perikanan setempat mengenai IPAL yang wajib ada dalam kawasan budidaya.

Untuk pembudidaya udang segmen tradisional dan semi intensif, menurutnya saat ini belum begitu terilihat. Pasalnya, limbah yang terbuang masuk ke kolam ikan,bahkan pola budidaya dimana ikan dan udang jadi satu dengan istilah polyculture masih dipraktikkan. Terkait kurangnya sosialisasi ini, pemerintah berupaya mengadakan penyuluhan yang intensif mengenai pentingnya IPAL.

Untuk itu, Bahari Yuslian Ramadhan, Sales Executive, Aquaculture menekankan pentingnya upaya evaluasi di lapangan. Hal ini sangat perlu dilakukan karena belum semua petambak intensif memiliki IPAL yang sesuai masterplan yang ada. “Petambak tradisonal dan semi intensif jarang sekali yang memiliki IPAL,” ungkapnya.

Prinsip IPAL: perbaiki kualitas limbah
Prinsip dari implementasi IPAL adalah untuk memperbaiki kualitas air limbah yang dihasilkan budidaya udang supaya tidak merusak/mencemari perairan umum. Terkait hal ini, Ahmad Arief, CEO PT Juara Biolife Solution, menerangkan, pembangunan IPAL harus disesuaikan dengan masing- masing tambak sesuai dengan beban limbah yang dihasilkan dari proses budidaya tersebut. Semakin ringan hasil buangan limbah ke perairan, maka semakin kecil juga dampak yang akan diberikan terhadap lingkungan.

“Prinsipnya, pengolahan air limbah adalah melakukan perbaikan mutu air limbah agar saat dibuang tidak mencemari lingkungan (perairan umum)” papar Ahmad. Perbaikan mutu air limbah dilakukan dengan cara memisahkan padatan dari air limbah dan mengurangi polutan dari air limbah sehingga mutu air hasil pengolahan IPAL tidak lebih buruk dari lingkungan sekitarnya.

Terkait teknisnya, Achmad Wahyudi, Technical Director, PT Grobest Indomakmur, menerangkan, standar setidaknya dapat merujuk pada Juknis Instalasi Pengolahan Air Limbah Pembesaran Udang yang dirilis oleh KKP tahun 2019. Panduan ini sudah dapat menjawab standarisasi ini. Di dalamnya, terdapat standar baku mutu kualitas air limbah yang boleh dibuang kembali ke lingkungan seperti Biological Oxygen Demand (BOD), Total Suspended Solid (TSS), Total Organic N dan Total Organic P.

Koordinasi dan tata ruang kawasan
Untuk mencapai hasil budidaya yang optimal, diperlukan adanya manajemen dan pengelolaan tata ruang. Terkait hal ini, Bahari Yuslian Ramadhan, Sales Executive, Aquaculture, mengungkapkan, tata ruang dan kawasan serta masterplan sudah ada dan disosialisasikan oleh oleh KKP. Bahari menuturkan, koordinasi sudah dilakukan di wilayah-wilayah tertentu oleh KKP dan Pemerintah setempat, misalnya di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur yang pernah mengadakan seminar dan sosialisasi mengenai IPAL. Baku dan standar mungkin lebih kearah efesiensi penggunaan IPAL yang ada berdasarkan kualitas air yang di buang melalui IPAL.

Terkait koordinasi antar-instansi, menurut Bagyo, sudah dilakukan. Hanya saja, masih ada tumpang tindih dengan peraturan pemerintah setempat. Contohnya, investor menginginkan perizinan melalui satu pintu. Selanjutnya, standar ASC menjamin bahwa produsen udang tidak tersandung masalah dengan hukum serta memiliki semua persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan lokal dan nasional seperti surat kepemilikan tanah, SIUP, izin penggunaan lahan dan sebagainya.

Alokasi lahan IPAL
Pengadaan IPAL membutuhkan alokasi lahan selain untuk tambak produksi/budidaya. Menurut Bahari Yuslian Ramadhan, Sales Executive, Aquaculture, setidaknya, setiap tambak harus memiliki IPAL minimal 5% dari volume kolam budidaya. Prinsip kerja IPAL harus memperhatikan limbah padat dan limbah cair. Indicator baik tidaknya hasil akhir limbah cair apabila dalam kolam ekualisasi tanaman air dan ikan di dalamnya dapat hidup normal. Jika organisme tersebut sudah hidup, maka air limbah yang sudah diolah dapat dibuang kembali ke laut (noerhidajat/adit/resti)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.