Bicara Regulasi, Antara Konservasi dan Bisnis Perairan

Sumber Daya kelautan dan perikanan harus berkelanjutan dan mensejahterakan. Maka alur perizinan harus satu pintu, terutama terkait bisnis perairan dan konservasi. Setiap pelaku usaha budidaya tidak boleh merusak lingkungan supaya lestari dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan oleh Adang Sudjana, selaku Koordinator Pelayanan Usaha, Ditjen. Produksi dan Usaha Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI).

Oleh karena itu, kata Adang konservasi harus jalan seperti petambak pesisir untuk menanam mangrove sebagai benteng serangan dari air laut. “Perizinan tambak udang tidak perlu ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tapi kalau ada bangunan diatasnya walaupun itu gubuk, itu harus ada Persetujuan Bangunan Gedung (PGB),” cetus Adang dalam Webinar PATAKA 70 bertajuk Bicara Regulasi, Antara Konservasi dan Bisnis Perairan,” Jakarta (17/03/2022).

Pihaknya memohon kepada masyarakat dan stakeholder untuk membangun bersama-sama untuk perbaikan yang berkelanjutan. Selama ini antar Kementerian dan pemerintah daerah telah melakukan uji petik dan pembinaan. Setiap pelaku usaha cukup memiliki satu Nomor Induk Berusaha (NIB). Maka mewajibkan setiap pembudidaya perikanan menerapkan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik. Salah satunya tidak boleh membuang sampah dan tidak boleh merusak lingkungan.

“Sudah disampaikan kepada pelaku usaha terutama Usaha Kecil Menengah (UKM). Hanya saja seringkali ada yang terlupakan oleh mereka. Kita sudah berusaha melalui Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi melakukan pembinaan agar supaya mereka menjadi auditor CBIB, dan mempercepat sertifikasi CBIB. Jadi kita sudah mendidik para auditor sehingga pengawasan oleh penyuluh di setiap pelaksanaan budidaya harus mengutamakan kelestarian,” paparnya.

Tumpang Tindih Perizinan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Denny D. Indradjaja mengatakan, berbagai regulasi pemerintah bukan berarti tidak ditaati oleh pelaku usaha tetapi proses perizinan harusnya lebih cepat dan jelas. Seperti sertifikasi mesin genset, tapi itu berlaku pembudidaya skala besar oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Lebih jelas Denny menerangkan, pembuangan limbah pada tambak udang, misalnya jelas harus diterapkan jika tidak akan merugikan petambak itu sendiri karena mengganggu kualitas air di area budidaya dan menjadikan sumber penyakit. “Pembuatan limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menjadi kewajiban, apabila tidak akan terbunuh oleh kelakuan sendiri,” tegasnya.

Selain itu, budidaya Keramba Jaring Apung  (KJA) di waduk dianggap sebagai pencemaran utama dan peningkatan kesuburan, memperluas eceng gondok, kekumuhan dan mengganggu keindahan. Perebutan kewenangan pemberian izin berbagai instansi terkait khususnya di waduk atau reservoir. Sedangkan budidaya perairan Payau memiliki jumlah izin yang banyak antara 22 – 27 jenis izin. Misalnya memasukkan air dari sungai, saluran dan laut.

Tumpang tindih perizinan dan pemberian kewenangan antar instansi pusat dan daerah meliputi beberapa hal pada budidaya perairan payau dan waduk. Misalnya peraturan daya dukung perairan; Retribusi perikanan budidaya yang belum jelas perhitungannya dan peruntukannya. Apalagi belum efektifnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Karena itu, Pemerintah harus jelas konsep konservasi lingkungan versus Business as Usual. “Komunikasi harus lebih efektif antara instansi pusat dan daerah serta antar instansi di tingkat pusat. Kemudian sosialisasi peraturan yang konsisten untuk para pembudidaya skala UKM,” sarannya.

Program Konservasi dan Peningkatan Produksi

Terkait kemana arah pemerintah dalam melaksanakan konsep konservasi dan bisnis perairan mendapat tanggapan dari Kasubdit Teknis dan Kelembagaan, KemenPUPR Sigit Irawan. Ia mengatakan, ruang lingkup Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) berdasarkan Undang-Undang 17/2019 Tentang SDA adalah pendayagunaan air. Penggunaan SDA untuk kebutuhan usaha dilakukan berdasarkan izin pengusahaan SDA.

Sedangkan Konservasi SDA meliputi perlindungan dan pelestarian, pengawetan air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. “Perizinan merupakan upaya kontrol negara (pemerintah) terhadap SDA tetap terjaga kelestariannya,” tegas Sigit.

Kementerian PUPR Cq. Dirjen SDA siap mendukung program pengembangan kawasan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemda. Meliputi Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung; Kab. Kebumen Jawa Tengah; Kab. Takalar, Sulawesi Selatan. Dukungan KemenPUPR berupa rehabilitasi saluran tambak, sarana dan prasarana perikanan tambak, benih/induk berkualitas.

Aksi kolaborasi regulasi KemenPUPR dengan Kementerian dan Lembaga terkait (K/L) yaitu pengembangan infrastruktur pendukung terutama jalan dan listrik, peningkatan inovasi, adopsi dan teknologi untuk peningkatan produksi dan produktivitas. Kemudian pengendalian tata ruang pesisir dan harmonisasi perizinan juga dilakukan penyiapan lokasi dan lahan. “Sehingga target produksi perikanan budidaya ikan 7,92 juta ton dengan pertumbuhan ekspor udang 8% pertahun dapat tercapai,” harap nya.

Ketua PATAKA Ali Usman mengatakan, penting yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder meletakkan konsep yang jelas antara konservasi dan bisnis budidaya perairan daratan umum. Konsep dan kebijakan tidak terpisah-pisah sehingga memudahkan dan menguntungkan bagi semua pihak. Terutama bagaimana memberikan simplifikasi perizinan yang jelas, terarah dan berbudidaya yang ideal sehingga berdampak baik terhadap produksi dan lingkungan di kawasan tambak dan masyarakat setempat.

Perlunya pemerintah melakukan koordinasi, sosialisasi serta perumusan simplikasi perizinan yang menjadi satu kesatuan. “Komunikasi yang baik antar pemerintah pusat, daerah hingga dengan stakeholder di Indonesia selalu menjadi barang mahal. Maka dari itu, komunikasi sangat penting untuk penyatuan persepsi antar pemangku kebijakan dan pelaku usaha. Sehingga regulasi konservasi dan bisnis perairan yang ada, dileburkan (berkolaborasi) antar pihak baik antar Kementerian, lembaga terkait,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.