BPIU2K Karangasem Wakili Indonesia di Workshop Internasional

BPIU2K Karangasem Wakili Indonesia di Workshop Internasional

Upaya Penguatan Tata Kelola Perikanan Budidaya Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Perekayasa Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem, Ir. IBM Suastika Jaya M.Si, menjadi regional expert mewakili Pemerintah Indonesia dalam Regional Consultative Workshop on Strengthening Governance of Aquaculture for Sustainable Development and Demographic Change in Fishing Community.

Suasana acara Regional Consultative Workshop on Strengthening Governance of Aquaculture for Sustainable Development and Demographic Change in Fishing Community

Acara tersebut disponsori oleh FAO, NACA, dan Department of Fisheries Thailand. Pada meeting yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand 5-7 November 2019 tersebut, sekitar 40 peserta dari Negara asia pacific hadir dalam acara tersebut termasuk perwakilan dari SEAFDEC.

Pada awal acara, Direktur Jenderal NACA Dr. Huang Ji  menyampaikan gagasan diadakannya consultative workshop tersebut didasarkan pada pentingnya mengimplementasikan akuakultur berkelanjutan dimulai dari tata kelola yang dilakukan oleh Negara.

Berbagai kesenjangan dalam tata kelola yang dapat mengancam keberlanjutan haus diidentifikasi dan ditemukan cara menguranginya, selanjutnya menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintahan di region Asia Pacific. Deputy FAO perwakilan Asia Pacific Dr. Xiangjin Yao dalam sambutannya mengungkapkan bahwa upaya menjaga kelangsungan perikanan merupakan mandate utama FAO.

Upaya seperti sekarang ini perlu dukungan mengingat pasokan ikan dunia 23% berasal dari Asia tenggara dan keberhasilan menjaga keberlanjutan sector perikanan dapat mendukung capaian 2 SDG (sustainable development goal) sekaligus yakni SDG2 dan SDG14. Untuk itu dia berharap peran aktif para ahli dalam diskusi untuk dapat memberikan masukan dalam hal tata kelola  kepada negara-negara yang tergabung dalam jejaring internasional.

Ada 12 aspek tata kelola perikanan budidaya yang menjadi perhatian NACA dan para ahli tata kelola yaitu: 1) pemanfaatan sumberdaya alam; 2) perizinan usaha; 3) AMDAL; 4) perlindungan plasma nutfah; 5) keamanan pangan terkait bahan baku pakan; 6) keamanan pangan terkait penggunaan bahan kimia obat-obatan; 7) sertifikasi dan ketertelusuran; 8) penjaminan mutu benih; 9) penggunaan benih alam; 10) keselamatan kerja; 11) ketenaga kerjaan; 12) kesejahteraan hewan. Hampir semua Negara telah mengatur 11 aspek kecuali kesejahteraan hewan (aquatic animal welfare) namun kesulitan enforcement atau penegakan karena kurangnya dukungan dan juga karena didominasi sector informal. China sebagai Negara penghasil ikan terbesar dunia memang menunjukkan tata kelola dengan nilai tertinggi. Hampir semua aspek terfasilitasi dengan regulasi dan pengawasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *