Kolaborasi KKP dan Kementerian PUPR untuk Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perikanan Budidaya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam penyediaan infrastruktur bidang sumber daya air di kawasan perikanan budidaya berupa penyediaan jaluran primer irigasi tambak dan infrastruktur pendukungnya di 132 kabupaten/kota dan 3 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Indonesia.

“Dukungan dan peran aktif dari semua stakeholder yang terlibat sangat penting dalam terlaksananya dan tercapainya tujuan dalam pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi kawasan perikanan budidaya”, ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, saat penandatangan kesepakatan bersama dengan Direktur Jenderal Sumberdaya Air PUPR di Jakarta, Jumat (12/4).

Perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian PUPR dengan KKP yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2018 dengan Nomor 20/MEN-KP/KB/II/2018 dan 03/PKS/M/2018 tentang Dukungan Infastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Berbasis Kelautan dan Perikanan.

Slamet menjelaskan, ruang lingkup dari perjanjian kerjasama ini tidak hanya berfokus pada perbaikan saluran irigasi di kawasan sentra produksi perikanan budidaya, namun juga mencakup penyediaan infrastruktur sumberdaya air di 3 wilayah SKPT yaitu Sabang, Rote Ndao dan Sumba Timur.

“Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari tahun 2019 hingga 2023,” sebut Slamet.

Saluran irigasi adalah kebutuhan penting sebagai penyuplai air dalam kegiatan budidaya perikanan, baik tambak maupun kolam, sehingga perlu selalu dalam kondisi baik. “Sebagian besar saluran irigasi yang ada dan dimanfaatkan pembudidaya saat ini sudah berumur dan mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi lagi, hal ini menyebabkan tidak optimalnya fungsi saluran irigasi dalam penyediaan air untuk kegiatan budidaya,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa dengan dukungan infrastruktur khususnya perbaikan irigasi tambak ini akan meningkatkan luas lahan tambak yang terfasilitasi sumber daya air yang baik, sehingga berdampak terhadap peningkatan produksi budidaya. Disamping itu, infrastruktur yang baik akan mempermudah aksesibilitas dan konektivitas dalam pengembangan perikanan budidaya.

“Dukungan infrastruktur, baik sarana dan prasarana penunjang ini diharapkan dapat menjadi multiplier effect bagi pergerakan ekonomi bagi masyarakat lokal. Mulai serapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya,” sambungnya.

Slamet menambahkan bahwa KKP terus mendorong pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan melalui pendekatan kawasan. Ia mencontohkan, wujud dukungan kerjasama dengan Kementerian PUPR yakni pengembangan budidaya udang berkelanjutan berbasis klaster yang ada di Kabupaten Mamuju Utara. Melalui model ini, produktivitas mampu digenjot dari semula hanya 60 – 200 kg/ha menjadi 5.000 – 10.000 kg/ha.

“Jadi sebenarnya kerjasama ini sudah kita jalin sejak tahun 2012 yang berakhir pada tahun 2017 untuk itu kita perlu memperpanjang kerjasama antar kementerian. Pada hari ini kita perkuat dengan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS). PKS ini sebagai pijakan bagi kami untuk mendorong kerjasama lebih luas dalam upaya pengembangan kawasan budidaya. kita akan perluas ke depan untuk kawasan budidaya air tawar juga,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, melalui PKS ini, dukungan infrastruktur nantinya tidak hanya pada lokasi SKPT namun juga kawasan-kawasan lainnya sesuai dengan masterplan pengembangan perikanan budidaya.

“Kita telah siapkan DED dan lokasi potensi untuk pengembangan tambak yang nantinya sebagai acuan bagi Kementerian PUPR dalam melakukan intervensi dukungan sesuai lokasi yang telah ditetapkan. Jadi, semua pihak harus berperan aktif dan memanfaatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat mewujudkan pembangunan perikanan budidaya di Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” pungkas Slamet.

Sementara itu, Dirjen Sumberdaya Air Kementerian PUPR, Heri Suprayogi menyampaikan apresiasinya atas kerjasama ini. Ia berharap adanya peningkatan nilai tambah dari subsektor perikanan budidaya.

“Ini merupakan komitmen Kementerian PUPR untuk penggunaan air irigasi tambak yang efisien sehingga dapat berkelanjutan,” tutur Heri.

Heri menambahkan, setiap tahunnya Ditjen SDA Kementerian PUPR sudah mempunyai rencana kerja, tinggal perlu disinkronkan bersama program DJPB dengan memperhatikan desain, kelembagaan dan skenario ramah lingkungan.

“Kerjasama ini intinya ingin mengsinkronisasikan program supaya dapat mendukung fasilitas kawasan perikanan budidaya, dimana selama 5 tahun sudah dibangun 150 daerah irigasi tambak (DIT), sedangkan tahun 2019 ini ada 25 DIT di 25 kabupaten/kota,” tambah Heri.

Untuk diketahui, program pembangunan perbaikan saluran irigasi tambak terutama diperuntukkan untuk saluran tersier yang dikerjakakan secara swakelola oleh kelompok telah dilakukan KKP melalui program Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP). Tahun 2013, luas lahan terlayani 304 Ha, dengan jumlah kelompok pengelola irigasi tambak (poklina) 5 kelompok dan penyerapan tenaga kerja 150 orang.

Kemudian, tahun 2014 luas lahan terlayani 561 Ha penerima sebanyak 17 poklina serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 150 orang. Lalu, tahun 2015 seluas 2.190 Ha, degan jumlah poklina sebesar 146 kelompok dan penyerapan tenaga kerja 4.380 orang.

Tahun 2016 dengan luas lahan terlayani 12.100 Ha pada 234 poklina dan mampu menyerap tenaga kerja 7.020 orang, sedangkan tahun 2018, luas lahan terlayani 1.083,71 Ha dengan menyerap 1.328 orang tenaga kerja pada 16 poklina

Hal tersebut dibenarkan oleh Sugeng Riyanto Ketua kelompok Tambak Sejahtera. Menurut pemaparannya, dari target 2.200 meter saluran irigasi yang harus direhabilitasi, tercapai 3.600 meter. Pelaksanaan PITAP Poklina Tambak Sejahtera Kecamatan Kalukku, Mamuju.

“Sudah dua kali kecamatan kami dapat program PITAP, yaitu tahun 2016 dan 2018 dan itu sangat bermanfaat,” ungkap Sugeng.

Diantara manfaat dari program PITAP, Sugeng menjelaskan, seperti saluran tersier menjadi rapi, lebar dan dalam. Kemudian, sirkulasi air menjadi lancar, baik kualitas maupun kualitas, meningkatnya kesadaran dari petambak untuk selalu menjaga saluran tambak serta menurunkan serangan penyakit secara signifikan.

Senada dengan Sugeng. Sekretaris Poklina Karya Abadi Kecamatan Tayu, Pati Jawa Tengah, Yanto merasakan betul manfaat dari kerjasama antara PUPR dan KKP tahun 2018 lalu berupa normalisasi saluran tambak di tiga desa yakni Dororejo, Sambiroto, dan Tunggulsari.

“Saluran menjadi lebih baik, suplai air jadi lebih lancar dan hasil produksi panen bertambah,” tutur Yanto.

Seperti yang diketahui, Sugeng menuturkan, latar belakang permintaan program PITAP adalah banyaknya saluran-saluran tersier yang ukurannya sempit dan mengalami pendangkalan parah. Hal ini menyebabkan air buangan dari tambak tidak cepat terbuang dan akhirnya akumulasi masalah tersebut udang di tambak di daerah kami banyak terjangkit penyakit. (Resti/Adit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.