Kolaborasi KKP dan Kementerian PUPR untuk Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perikanan Budidaya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam penyediaan infrastruktur bidang sumber daya air di kawasan perikanan budidaya berupa penyediaan jaluran primer irigasi tambak dan infrastruktur pendukungnya di 132 kabupaten/kota dan 3 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Indonesia.

“Dukungan dan peran aktif dari semua stakeholder yang terlibat sangat penting dalam terlaksananya dan tercapainya tujuan dalam pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi kawasan perikanan budidaya”, ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, saat penandatangan kesepakatan bersama dengan Direktur Jenderal Sumberdaya Air PUPR di Jakarta, Jumat (12/4).

Perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian PUPR dengan KKP yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2018 dengan Nomor 20/MEN-KP/KB/II/2018 dan 03/PKS/M/2018 tentang Dukungan Infastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Berbasis Kelautan dan Perikanan.

Slamet menjelaskan, ruang lingkup dari perjanjian kerjasama ini tidak hanya berfokus pada perbaikan saluran irigasi di kawasan sentra produksi perikanan budidaya, namun juga mencakup penyediaan infrastruktur sumberdaya air di 3 wilayah SKPT yaitu Sabang, Rote Ndao dan Sumba Timur.

“Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari tahun 2019 hingga 2023,” sebut Slamet.

Saluran irigasi adalah kebutuhan penting sebagai penyuplai air dalam kegiatan budidaya perikanan, baik tambak maupun kolam, sehingga perlu selalu dalam kondisi baik. “Sebagian besar saluran irigasi yang ada dan dimanfaatkan pembudidaya saat ini sudah berumur dan mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi lagi, hal ini menyebabkan tidak optimalnya fungsi saluran irigasi dalam penyediaan air untuk kegiatan budidaya,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa dengan dukungan infrastruktur khususnya perbaikan irigasi tambak ini akan meningkatkan luas lahan tambak yang terfasilitasi sumber daya air yang baik, sehingga berdampak terhadap peningkatan produksi budidaya. Disamping itu, infrastruktur yang baik akan mempermudah aksesibilitas dan konektivitas dalam pengembangan perikanan budidaya.

“Dukungan infrastruktur, baik sarana dan prasarana penunjang ini diharapkan dapat menjadi multiplier effect bagi pergerakan ekonomi bagi masyarakat lokal. Mulai serapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya,” sambungnya.

Slamet menambahkan bahwa KKP terus mendorong pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan melalui pendekatan kawasan. Ia mencontohkan, wujud dukungan kerjasama dengan Kementerian PUPR yakni pengembangan budidaya udang berkelanjutan berbasis klaster yang ada di Kabupaten Mamuju Utara. Melalui model ini, produktivitas mampu digenjot dari semula hanya 60 – 200 kg/ha menjadi 5.000 – 10.000 kg/ha.

“Jadi sebenarnya kerjasama ini sudah kita jalin sejak tahun 2012 yang berakhir pada tahun 2017 untuk itu kita perlu memperpanjang kerjasama antar kementerian. Pada hari ini kita perkuat dengan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS). PKS ini sebagai pijakan bagi kami untuk mendorong kerjasama lebih luas dalam upaya pengembangan kawasan budidaya. kita akan perluas ke depan untuk kawasan budidaya air tawar juga,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, melalui PKS ini, dukungan infrastruktur nantinya tidak hanya pada lokasi SKPT namun juga kawasan-kawasan lainnya sesuai dengan masterplan pengembangan perikanan budidaya.

“Kita telah siapkan DED dan lokasi potensi untuk pengembangan tambak yang nantinya sebagai acuan bagi Kementerian PUPR dalam melakukan intervensi dukungan sesuai lokasi yang telah ditetapkan. Jadi, semua pihak harus berperan aktif dan memanfaatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat mewujudkan pembangunan perikanan budidaya di Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” pungkas Slamet.

Sementara itu, Dirjen Sumberdaya Air Kementerian PUPR, Heri Suprayogi menyampaikan apresiasinya atas kerjasama ini. Ia berharap adanya peningkatan nilai tambah dari subsektor perikanan budidaya.

“Ini merupakan komitmen Kementerian PUPR untuk penggunaan air irigasi tambak yang efisien sehingga dapat berkelanjutan,” tutur Heri.

Heri menambahkan, setiap tahunnya Ditjen SDA Kementerian PUPR sudah mempunyai rencana kerja, tinggal perlu disinkronkan bersama program DJPB dengan memperhatikan desain, kelembagaan dan skenario ramah lingkungan.

“Kerjasama ini intinya ingin mengsinkronisasikan program supaya dapat mendukung fasilitas kawasan perikanan budidaya, dimana selama 5 tahun sudah dibangun 150 daerah irigasi tambak (DIT), sedangkan tahun 2019 ini ada 25 DIT di 25 kabupaten/kota,” tambah Heri.

Untuk diketahui, program pembangunan perbaikan saluran irigasi tambak terutama diperuntukkan untuk saluran tersier yang dikerjakakan secara swakelola oleh kelompok telah dilakukan KKP melalui program Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP). Tahun 2013, luas lahan terlayani 304 Ha, dengan jumlah kelompok pengelola irigasi tambak (poklina) 5 kelompok dan penyerapan tenaga kerja 150 orang.

Kemudian, tahun 2014 luas lahan terlayani 561 Ha penerima sebanyak 17 poklina serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 150 orang. Lalu, tahun 2015 seluas 2.190 Ha, degan jumlah poklina sebesar 146 kelompok dan penyerapan tenaga kerja 4.380 orang.

Tahun 2016 dengan luas lahan terlayani 12.100 Ha pada 234 poklina dan mampu menyerap tenaga kerja 7.020 orang, sedangkan tahun 2018, luas lahan terlayani 1.083,71 Ha dengan menyerap 1.328 orang tenaga kerja pada 16 poklina

Hal tersebut dibenarkan oleh Sugeng Riyanto Ketua kelompok Tambak Sejahtera. Menurut pemaparannya, dari target 2.200 meter saluran irigasi yang harus direhabilitasi, tercapai 3.600 meter. Pelaksanaan PITAP Poklina Tambak Sejahtera Kecamatan Kalukku, Mamuju.

“Sudah dua kali kecamatan kami dapat program PITAP, yaitu tahun 2016 dan 2018 dan itu sangat bermanfaat,” ungkap Sugeng.

Diantara manfaat dari program PITAP, Sugeng menjelaskan, seperti saluran tersier menjadi rapi, lebar dan dalam. Kemudian, sirkulasi air menjadi lancar, baik kualitas maupun kualitas, meningkatnya kesadaran dari petambak untuk selalu menjaga saluran tambak serta menurunkan serangan penyakit secara signifikan.

Senada dengan Sugeng. Sekretaris Poklina Karya Abadi Kecamatan Tayu, Pati Jawa Tengah, Yanto merasakan betul manfaat dari kerjasama antara PUPR dan KKP tahun 2018 lalu berupa normalisasi saluran tambak di tiga desa yakni Dororejo, Sambiroto, dan Tunggulsari.

“Saluran menjadi lebih baik, suplai air jadi lebih lancar dan hasil produksi panen bertambah,” tutur Yanto.

Seperti yang diketahui, Sugeng menuturkan, latar belakang permintaan program PITAP adalah banyaknya saluran-saluran tersier yang ukurannya sempit dan mengalami pendangkalan parah. Hal ini menyebabkan air buangan dari tambak tidak cepat terbuang dan akhirnya akumulasi masalah tersebut udang di tambak di daerah kami banyak terjangkit penyakit. (Resti/Adit)

Mengenal Ambon Lebih Dekat

Kalau kita bicara mengenai ikan hias laut maka kita bicara tentang keberadaan dan eksistensi dari BPBL Ambon,” ungkap  Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Arik Hari Wibowo.

 

Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri (PERMEN) Kelautan dan Perikanan No. PER.10/MEN/2006 tanggal 12 Januari 2006.

 

“Wilayah kerja BPBL Ambon meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua,” kata Kepala BPBL Ambon, Tinggal Hermawan.

 

Lanjutnya, BPBL Ambon memiliki visi mewujudkan balai sebagai institusi pemberi pelayanan prima dalam pembangunan dan pengembangan sistem budidaya laut yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan.

 

Selain itu, misi BPBL Ambon ialah mengembangkan rekayasa teknologi budidaya berbasis agribisnis dan melaksanakan alih teknologi kepada dunia usaha, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memfasilitasi upaya pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.

 

Kegiatan Restocking

 

Akhir November lalu (30/11), BPBL Ambon menyelenggarakan acara penyerahan bantuan bidang perikanan, yang dilakukan secara simbolis pada beberapa kelompok penerima, kegiatan penebaran kembali (restocking) serta Pengukuhan Kelompok Pembudidaya ikan hias skala rumah tangga “Mina Oce laris” yang merupakan binaannya.

 

Rangkaian acara tersebut terbagi menjadi 5 kegiatan diantaranya: Pertama, Restocking kakap putih, ikan bubara, dan beberapa jenis ikan hias laut yang ditebar di teluk Ambon. Kedua, Penyerahan Bantuan  sarana budidaya Laut APBNP – DJPB 2017 pakan dan obat – obatan. Ketiga, bantuan benih yang berupa benih ikan hias, benih ikan konsumsi. Keempat, Pengukuhan kelompok pembudidaya ikan hias skala rumah tangga “Mina Oce laris”. Kelima Bantuan Bioflok kepada Pesantren Hidayatullah.

 

Kegiatan tersebut turut pula dihadiri oleh beberapa tokoh penting diantaranya Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Michael Wattimena, Kepala Staf Daerah Militer XVI Pattimura Ambon, Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan Ditjen Perikanan Budidaya Arik Hari wibowo, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku, Panglima angkatan laut, Kementerian Pertanian, BRI, Kepala UPT Lingkup KKP, Kepala BPBAT Tatelu, Kelompok Pembudidaya kota Ambon, serta kepala desa, Kecamatan, dan tokoh masyarakat dari Waiheru.

 

“Semua dukungan tersebut merupakan bentuk nyata dari DJPB untuk Masyarakat Pembudidaya di Ambon,” ujar Arik.

 

Rajanya ikan hias laut

 

Tidak hanya sekedar memberikan bantuan, tugas DJPB adalah melakukan pembinaan atau penguatan kelompok. Ini juga merupakan program prioritas sehingga keberadaan Kelompok Mina Oce Laris (kelompok budidaya ikan hias laut), bisa terbentuk dan berkembang.

 

“Kedepan semoga di Ambon ini ada kampung atau desa khusus produksi ikan hias dan ini belum ada di Indonesia, semoga lahir di Ambon,” harap Arik.

 

Kalo bicara mengenai ikan hias, maka tentu bicara mengenai keberadaan dan eksistensi BPBL Ambon. Di Ambon, ada teknologi budidaya ikan hias yang sudah terbukti menghasilkan ikan-ikan hias masuk pasar ekspor.

 

Teknologi yang dikenal yaitu Teknologi pembenihan dan pembesaran Nemo, Banggai Cardinal, Mandarin Fish, Blue Devil. Sedangkan untuk ikan konsumsi saat ini BPBL Ambon telah menguasai teknologi pembenihan ikan Bubara.

 

Seperti balai perikanan lain yang ada di Indonesia yang punya ikon tersendiri, kami akan berupaya mendorong ikan hias sebagai ikon BPBL Ambon. Sebab jika bicara ikan hias laut maka Ambon rajanya karena kemajuan teknologi dalam pembudidayaan nya.

 

Saat ini para pembudidaya mengambil benih ikan hias ukuran 1-2 cm dari BPBL Ambon, kembudian dibesarkan oleh kelompok pembudidaya sekitar 4-5 bulan agar menghasilkan ikan hias berukuran 4 cm, kemudian dikembalikan ke BPBL Ambon untuk dibantu dipasarkan dan dikirim ke eksportir di Jakarta dan Bali.

 

“Kita ingin sekali melihat para kelompok budidaya ikan hias laut di Ambon bisa memasarkan langsung ikan hias mereka ke luar negeri tanpa harus dikirim terlebih dahulu ke Jakarta dan Bali karena keuntungannya berkurang dan pasar ikan hias dunia tidak mengenal Ambon sebagai penghasil ikan hias terbaik di Indonesia,” Pungkas Arik.

 

 

 

Bantuan bioflok untuk santri

 

Setelah restocking di Teluk Ambon, Info Akuakultur bersama Tim melanjutkan perjalanan ke Pesantren Hidayatullah di Jl. Raya Liang – Ambon, Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

 

Salah satu pengurus pesantren Hidayatullah, Ghifari, disela-sela waktu sebelum acara dimulai mengatakan kegiatan para santri sebelum ada bantuan budidaya lele dengan bioflok ini kegiatannya beternak dan bertani. “Ikan lele di Maluku ini kurang, sehingga ini merupakan peluang untuk memasuki pasar,” ungkapnya.

 

Dengan budidaya lele bifolok ini diharapkan akan  mendapatkan hasil 3-4 kali lipat dari budidaya secara konvensional. Selain itu, para santri bisa mandiri dan tumbuh jiwa wirausahanya. Bagi kami bantuan bioflok ini merupakan amanah, dan semoga berhasil karena kita dibimbing juga dari BPBAT Tatelu.

 

Michael Wattimena mengatakan maluku ini ada 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota. Ini merupakan salah satu pilot project  dan mungkin bisa dikembangkan didaerah lain, Kedepan  semoga bisa dikembangkan lagi seperti kelompok yang ada disini.

 

seperti yang disampaikan Arik, bila ini telah sukses dikembangkan di pesantren hidayatullah maka tidak menutup kemungkinan program ini akan dikembangkan pada wilayah lainnya di kabupaten kota di provinsi Maluku. “Serta untuk daerah yang sulit air tawar cukup bagus untuk diterapkan,” ujarnya.

 

Kepala BPBAT Tatelu Fernando, mengungkapkan bahwa tujuan  dari bantuan ini pertama agar para santri punya keterampilan setelah lulus dari pesantren. Kedua untuk meningkatkan tingkat konsumsi protein di pondok pondok pesantren demikian juga di yayasan lainnya. ketiga Teknologi budidaya sistem bioflok ini sangat cocok diterapkan dalam menunjang ketahanan pangan  karena dapat dilakukan pada lahan yang sempit dengan suplai air terbatas.

 

Lanjutya, untuk paket ini kita tebar 26 ribu ekor benih lele. Untuk mereduksi atau menekan biaya produksi, tentu saja usaha pembenihan lele harus berkembang di provinsi maluku. Kita mendampingi langsung dan pegawai BPBAT Tatelu menginap disini sudah 3 minggu kami menganggap cara ini yang paling efektif yang paling cepat untuk transfer teknologinya.

 

Prinsipnya  kita harus mengikuti SOP yang sudah ditetapkan dan kita harus tetap konsisten dan disiplin, karena dari kita sudah ada SOP yang sudah distandarkan seluruh Indonesia pelaksanaan bioflok hanya dengan mematuhi itu konsisten dengan itu usaha budidaya lele bioflok pasti berhasil, kita juga mengembangkan budidaya bioflok di bualemo provinsi Gorontalo dan ini cukup berhasil.

 

“Semoga perikanan budidaya di indonesia punya peran lebih besar dan berkontribusi demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Resti)

 

 

PERS RELEASE: PARADIGMA SUSTAINABLE DEVELOPMENT DALAM TAMBAK TEKNOLOGI SUPER INTENSIF

Sustainable development dalam Tambak Super Intensif

Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau (BPPBAP) Maros, 14 Juni 2015

Saat ini, bertambak menjadi peluang untuk pemenuhan produksi pangan, khususnya pemenuhan protein dari hewan akuatik, seperti udang dan ikan.  Prinsip sustainable development harus mendasari proses produksi dalam tambak, tidak hanya fokus pada peningkatan produksi semata tetapi juga pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.  “Sudah bukan jamannya lagi mengkonversi hutan mangrove untuk menjadi tambak produksi, justru saatnya kita replanting bakau untuk memperbaiki ekosistem pesisir,” ungkap Prof Rachman Syah, peneliti utama Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau (BPPBAP) di Takalar, 14 Juni 2015.

Rachman Syah menjelaskan prinsip-prinsip budidaya udang vaname teknologi super intensif kepada peserta techno park magang teknologi yang diselenggarakan dari tanggal 10 – 16 Juni 2015 di Instalasi Tambak Percobaan BPPBAP di Desa Punaga, Kabupaten Takalar, Sulsel.  Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar, Barru, Pinrang Sulsel, Kabupaten Berau Kaltim, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemakaian kincir dalam Tambak Super Intensif

Pakar lingkungan akuakultur tersebut menitikberatkan pada efisiensi penggunaan input akuakultur, termasuk lahan dan air.  “Dengan teknologi super intensif, penggunaan air yang dibutuhkan untuk produksi 1 kg udang hanya sebesar 2 m3 dan lahan kecil seluas 1.000 m2 dengan kedalaman 2 meter mampu menampung satu juta benur udang”, lanjut Rachman Syah.

Padat tebar yang tinggi perlu diikuti dengan penggunaan kincir dan blower sebagai aerasi untuk pemenuhan oksigen bagi biota budidaya.  Selain itu, penambahan bahan lain, seperti probiotik, molase diperlukan untuk memperbaiki kualitas perairan.  Lebih detail dijelaskan mengenai prinsip pengolahan air limbah budidaya yang menjadi fokus penelitian beliau tahun 2015.  “Sub sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) mutlak diperlukan dalam sistem budidaya ini.  Konsep IPAL ini telah diwujudkan di tambak percobaan BPPBAP dengan adanya bangunan kolam pengolahan yaitu kolam sedimentasi, kolam oksigenasi, dan kolam biokonversi,” jelas alumni pascasarjana IPB ini.

Adanya IPAL ini dapat meningkatkan nilai tambah berupa fresh product berupa udang dengan dampak lingkungan yang minimal dan adanya co product berupa rumput laut, kekerangan, ikan nila yang dapat dipelihara di kolam biokonversi.  “komoditas ini merupakan organisme pada trophic level yang memanfaatkan rantai makanan level awal, sehingga mampu mengkonversi bahan organik dari limbah budidaya udang,” lanjut beliau.  Dukungan litbang perikanan budidaya ini diharapkan mampu mendorong efisiensi dalam akuakultur dengan prinsip sustainable sebagai faktor pendorong meningkatnya daya saing produk akuakultur Indonesia.

Contact Person:

Ir. Andi Parenrengi, M.Sc

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau

Sms: 0813 1533 4215

Indra Jaya Asaad, S.Pi, M.Sc

Kepala Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana BPPBAP

Sms: 0852 5533 5676

logo

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BUDIDAYA AIR PAYAU

JALAN MAKMUR DG.SITAKKA NO.129 MAROS 90512

TELEPON (0411) 371544, FAKSIMILI (0411) 371545

LAMAN:  www.litbang.kkp.go.id/rica-maros   POS ELEKTRONIK: [email protected]