Peluang UMKM Perikanan di Tengah Pandemi

Peluang UMKM Perikanan di Tengah Pandemi

Oleh : Atikah Nurhayati

Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran

 

Tangtangan Pemulihan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil Sektor Perikanan di Tengah Pandemik Covid-19

 

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah sektor perikanan, terkena dampak Pandemi Corona Virus Diesease 2019 (Covid-19) yang mulai terdeteksi di Indonesia pada awal Maret 2020 yang sudah berlangsung selama satu tahun lebih.Kebijakan pemerintah memberlakukan adanya pembatasan sosialatau pembatasan gerak masyarakat, di suatu wilayah  maupun antar wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi maupun akses ke Luar Negeri dijaga dengan ketat, hal ini bertujuan untuk memutus rantai Covid-19, yang mengakibatkan aktivitas perekonomian masyarakat menjadi terhambat serta terjadinya penurunan agregat supply, yang berujung pada jumlah produksi yang terus menurun,  termasuk pelaku usaha perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah produk perikanan dan pemasar produk perikanan.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan, bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kekuatan ekonomi bisnis perikanan dengan meningkatkan kapasitas Usaha Mikro dan Kecil dengan sejumlah program utama di antaranya pendekatan ke pasar melalui akses digital marketing, peningkatan nilai tambah produk perikanan melalui proses pengolahan, hingga memperluas akses pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau  memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah, kriteria Usaha Kecilmemiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidaktermasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ataumemiliki hasil penjualan tahunan lebih dariRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampaidengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyarlima ratus juta rupiah).Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yangberdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan ataubadan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataucabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyakRp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidaktermasuk tanah dan bangunan tempat usaha ataumemiliki hasil penjualan tahunan lebih dariRp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00(lima puluh milyar rupiah).

Posisi pelaku usaha perikanan 70 % paling banyak berada di usaha mikro dan kecil (UMK),  hal ini yang menjadi tangtangan pemulihan ekonomi di sektor perikanan dan kelautan. Dimana UMK sangat berbeda dengan waralaba dari aspek nilai rantai manajemen bisnis bagi pelaku usaha perikanan dan kelautan. Waralaba memiliki manajemen bisnis yang ditentukan oleh pihak franchisor, sedangkan UKM tidak. Pelaku usaha mikro dan kecil perikanan kelautan, memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan sendiri dengan kemajuan usahanya, modal yang terbatas, umumnya  bersifat usaha keluarga, penggunaan teknologi yang sederhana dalam proses produksi.

Pelaku usaha perikanan yang terdiri dari 71 % nelayan, 23 % pembudidaya ikan, 3 % Pengolah produk perikanan, 2 % pemasar ikan dan 1 % petambak garam (Sedatik, 2021), tetap melakukan proses produksi dan memasarkan produk perikanan, untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi konsumen di tengah pandemik Covid-19.

Peluang UMKM Perikanan di Tengah Pandemi
Pelaku Usaha Perikanan di Indonesia
Sumber : sedatik, KKP, 2021, akses 3 Juni 2021

Pandemik Covid-19, menimbulkan berlakunya social distancing yang membuat kondisi ekonomi pelaku usaha perikanan mengalami pelambatan dan cenderung landai karena terbatasnya arus interaksi pergerakan manusia dan pergerakan barang.Proses produksi perikanan tidak terlepas dari kesediaan input produksi. Aksesbilitas proses produksi perikanan budidaya mengalami hambatan dalam penyaluran input produksi (benih, pakan, kapal, alat pancing serta input produksi lainnya) 

Tantangan pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha perikanan diperlukannya kelancaran pengiriman logistik input produksi dan hasil produksi perikanan budidayaserta diberikannya akses untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat yang bersumber dari pemenuhan kebutuhan protein hewani. Rata- rata angka kecukupan protein sebesar 57 gram /orang/hari sedangkan angka kecukupan energi sebesar 2.100 kilo kalori/ org/hari (Permen Kesehatan No 28 Tahun 2019).  Pemulihan ekonomi di tengah pandemik Covid-19, tidakk terlepas dari peningkatan kesehatan masyarakat melalui upaya perbaikan gizi yang erat kaitannya dengan pemenuhan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat, diantanya pelaku usaha perikanan.

Saat ini kondisi perekonomian pelaku usaha perikanan sedang mengalami tekanan yang berat, baik dari sisi penerimaan atau pendapatan maupun sisi permintaan masyarakat sebagai konsumen produk perikanan mengalami shock di tengah pandemik Covid-19, dengan pola permintaan konsumsi dan daya beli masyarakat yang  mengalami penurunan. Daya beli masyarakat mengalami penurunan yang mengakibatkan terjadinya deflasi atau harga tidak mengalami kenaikan karena turunnya permintaan atau sepi konsumen dan terjadinya penutupan sejumlah restoran dan pembatasan jumlah pengunjung restoran, akibat terjadinya lonjakan kasus Covid-19   Hal ini pun terjadi di sektor perikanan termasuk penurunan ekspor produk perikanan unggulan.

Pelaku Usaha Perikanan di Indonesia
Sumber : sedatik, KKP, 2021, akses 3 Juni 2021

Berdasarkan data sementara terjadi penurunan ekspor komoditas unggulan  seperti TTC (Tuna Tongkol Cakalang), Lobster, Udang, Cumi-Sontong-Gurita dan Rumput laut, yang terjadi akibat sulitnya pengiriman ke luar negeri di masa pandemi COVID-19 serta permintaan dari negara tujuan ekspor yang mengalami penurunan.Pelaku usaha perikanan yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah produk perikanan dan pemasar hasil perikanan, mencoba beradaptasi di tengah pandemik Covid-19, dengan penguatan daya saing produk perikanan dan kelautan, yang berfokus pada rantai pasok dan distribusi pemasaran produk perikanan.

Posisi pelaku usaha perikanan dan kelautan 70 % paling banyak berada di usaha mikro dan kecil (UMK),  hal ini yang menjadi tangtangan pemulihan ekonomi di sektor perikanan dan kelautan. Dimana UMK sangat berbeda dengan waralaba dari aspek nilai rantai manajemen bisnis bagi pelaku usaha perikanan dan kelautan. Waralaba memiliki manajemen bisnis yang ditentukan oleh pihak franchisor, sedangkan UKM tidak. Pelaku usaha mikro dan kecil perikanan kelautan, memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan sendiri dengan kemajuan usahanya, modal yang terbatas, umumnya  bersifat usaha keluarga, penggunaan teknologi yang sederhana dalam proses produksi.Berdasarkan data sementara terjadi penurunan ekspor komoditas unggulan  seperti TTC (Tuna Tongkol Cakalang), Lobster, Udang, Cumi-Sontong-Gurita dan Rumput laut, yang terjadi akibat sulitnya pengiriman ke luar negeri di masa pandemi COVID-19 serta permintaan dari negara tujuan ekspor yang mengalami penurunan.Pelaku usaha perikanan yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah produk perikanan dan pemasar hasil perikanan, mencoba beradaptasi di tengah pandemik Covid-19, dengan penguatan daya saing produk perikanan dan kelautan, yang berfokus pada rantai pasok dan distribusi pemasaran produk perikanan.

Stimulus bantuan pemerintah terhadap pemulihan ekonomi di sektor perikanan diantaranya prioritas bantuan seperti benih ikan laut, pakan ikan mandiri, bantuan bibit rumput laut, bantuan modal usaha, pendampingan pemasaran dengan menggunakan platform digital, terus diupayakan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ketahanan pangan pelaku usaha perikanan di tengah pandemik Covid-19.

Pemilik pelaku usaha perikanan dan kelautan yang berada pada posisi UMK dituntut untuk memiliki motivasi yang tinggi dalam mempertahankan dan pengembangan usahanya. Motivasi tersebut meliputi motivasi untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan pasarsecara besar-besaran, membuat situs bisnis bagi pelaku usaha perikanan, membuat strategi marketing online serta offline. Kemampuan pelaku usaha perikanan  untuk beradaptasi di tengah pandemik Covid-19 yaitu : (1) mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang memiliki keunggulan komparatif, sehingga mampu menekan biaya produksi, sehingga mendukung kerberlanjutan proses produksi;  (2) menghasilkan produksi UKM yang unik memiliki kekhasam tersendiri; (3) menggunakan platform digital marketing,  (4) tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi pada proses produksi perikanan sampai ke nilai rantai added value produk perikanan, (5) melakukan inovasi dan penguatan jejaring kelembagaan keuangan ditingkat regional dan nasional secara berjenjang bagi pelaku usaha perikanan

Pemulihan ekonomi pelaku usaha perikanan harus dirancang seawal mungkin, agar keadaan tidak semakin sulit, sehingga  ada perioritas pembangunan berdasarkan ketersediaan sumber daya dalam keadaan aktual antara pemulihan ekonomi dan pemulihan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Melengkapi upaya pemulihan ekonomi dan pemulihan sumber daya perikanan diperlukan adanya syarat mutlak dan syarat pelancar dalam proses bekerjanya sistem ekonomi sumber daya perikanan berupa strategi dan program serta road map yang akan dilakukan oleh pemerintah bersama stakeholder untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan pemulihan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.