Konsorsium Udang Nasional, Perlu Kah?

Konsorsium Udang Nasional, Perlu Kah?

Pemerintah menargetkan ekspor udang naik 250 persen pada 2024 mendatang, hal tersebut beralasan sebab potensi udang masih sangat besar dan udang berkontribusi hingga 49 persen dalam produksi akuakultur Indonesia yang mencapai 14.845 ton.

Coco Kokarkin Soetrisno, Sekjen Forum Udang Indonesia (FUI) juga VP Hatchery PT Bomar Biopova Akuakultura, Sulawesi Selatan mengatakan, dalam beberapa diskusi bisa dilihat bahwa masalah udang Indonesia masih bersifat  tersegmen dengan visi traders pembenihan, petambak, pakan, pengepul, cold storage, pengolah bahkan pemerintah semuanya berlaku sebagai pedagang bebas boleh menjual ke siapapun dan membeli ke siapapun.

“Jarang yang sadar bahwa udang adalah komoditas ekspor. Ekspor akan langgeng bila kita bervisi industri, sedangkan industri  adalah sebuah kepastian  akan  jumlah, kualitas, waktu, sistem harga dan sistim pembayaran,” jelas Coco.

Sejauh ini, kata Coco yang menjabat juga sebagai Kepala Bidang Akuakultur dalam Federasi Asosiasi Perikanan Indonesia, udang di Indonesia belum disebut industri udang selama masih berjalan dengan cara traders yang menekan biaya dan menaikkan sebesar-besarnya keuntungan, sehingga melupakan kualitas dengan ungkapan ‘toh masih ada yang beli’.

Dalam pertemuan Shrimp Club Indonesia (SCI) di Grand Sahid Hotel Jakarta, 25 Oktober lalu, Coco mengusulkan, bahwa industri udang di Indonesia harus mulai membentuk konsorsium dimana petambak-petambak intensif mulai bekerjasama dengan cold storage untuk meningkatkan produksi olahan.

Konsep konsorsium ini, Coco memaparkan, bukan sekedar kontrak namun lebih jauh dari itu adanya share saham petambak di sektor pengolahan/prosessing. Dengan konsorsium-konsorium yang banyak, masing-masing sektor pengolahan atau cold storage akan mendapatkan kepastian pasokan udang sesuai dengan kontrak luar negeri yang diperolehnya.

Demikian juga para petambak dalam grup itu mengerti bahwa kontrak memerlukan udang dalam ukuran dan jumlah tertentu sehingga tidak perlu memproduksi udang di luar kontrak  grupnya. Bila pendekatan ini terjadi, Coco mengungkapkan, akan ada klaster-klaster industri udang Indonesia yang akan memasok udang ke berbagai negara sesuai dengan demand dan persyaratan yang berlaku di negara tersebut.

“Namun, bila tetap seperti sekarang, sertifikasi tambak saja dipertanyakan oleh petambak karena ada negara yang tidak ketat permintaan sertifikasinya sehingga praktek produksi kita cenderung mengikuti standar yang rendah. Disaat pasar sulit dan harus bersaing, produk kita tidak mampu bersaing  dan merugikan produsen udang nasional,” ujar Coco.

Saat ini, Coco menilai Sulawesi Selatan tampaknya memiliki semangat untuk bersinergi antar petambak intensif dengan prosessor, serta pembenih udang  dan antar tambak tradisional dengan prosessor melalui koperasi-koperasi dan LSM yang akan mendampingi petambak di lapangan.

Percepat Akselarasi
Beberapa waktu lalu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) menggelar acara National Shrimp Action Forum dengan tema Revitalisasi, Investasi dan Sinergi untuk Kebangkitan Industri Udang Nasional di Grand Sahid Hotel Jakarta, (26/10).

Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, yang hadir secara virtual melalui rekaman video di acara tersebut, mengungkapkan optimismenya mencapai target pada 2024—meskipun tidak mudah. Menurutnya, pasar udang dunia saat ini sekitar 25 miliar USD, namun Indonesia baru bisa mencapai market share sebesar 10 persen.

Persaingan dengan berbagai produsen udang di dunia seperti di Ekuador, Thailand, Vietnam, mengharuskan kita berpikir lebih kreatif, inovatif, dan bertindak lebih cepat,” kata Luhut.

Oleh sebab itu, Luhut menghimbau agar antisipasi harus dilakukan dengan mengembangkan integrasi hulu-hilir industri udang yang lebih efisien dan berdaya saing. Ia juga menambahkan, pada hulunisasi, bisa dilakukan dengan pengembangan kapasitas, kualitas,  dan produktivitas. Sedangkan hilirisasi dapat dilakukan dengan pengembangan produk olahan bernilai tambah, juga diversifikasi produk perikanan untuk bisa masuk pasar regional dan global.

Akselerasi produksi dibutuhkan untuk memacu tingkat produksi tambak dengan tetap mengadopsi prinsip berkelanjutan lingkungan. Begitu juga investasi usaha pertambakan perlu dibuka dengan dukungan pemanfaatan tata ruang yang tepat, harmonisasi dengan pengguna ruang lainnya.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) M. Rahmat Mulianda mengatakan, program revitalisasi, akselerasi, investasi, dan sinergi industri udang nasional ini menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan dalam pengembangan udang di Indonesia saat ini.

Menurut Sekjend ABILINDO, CEO PT Multidaya Akuakultur Indonesia, Muhibbuddin Koto, program yang digagas Kemenkomarves merupakan program bagus, sehingga permasalahan bisa diurai secara komprehensif. Namun, akan lebih baik jika Kemenkomarves membentuk Tim Kerja Percepatan program ini, dengan melibatkan semua stakeholder.

“Mungkin semacam komisi yang cukup beranggotakan 5 orang yang punya kewenangan berkordinasi dengan berbagai pihak terkait agar sinergi yang dimaksud jadi kuat dan jelas progresnya,” ujar Koto.

Agus Wijayanto Area Sales Manager West Java PT Universal Agri Bisnisindo/De Heus Indonesia, agenda revitalisasi, akselerasi, investasi, dan sinergi untuk kebangkitan industri udang nasional sangat penting.

Menurut Agus, hal tersebut diperlukan untuk menyatukan serta menyamakan visi dan misi dalam hal mempercepat pencapaian target Major Project Pemerintah 2020  – 2024, khususnya budidaya udang.

“Untuk pencapaian tersebut dibutuhkan rangkaian agenda aksi yang konkrit dan bisa menjadi pemicu dan pemacu kebangkitan industri udang nasional secara terintegrasi dari hulu sampai hilir,” ujar Agus.

Untuk capai target produksi tidaklah mudah, banyak aspek yang harus dipenuhi dan tantangan yang harus dihadapi. Menurut Atikah Nurhayati Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran (FPIK Unpad), tantangan produksi udang sangat berfluktuatif yang akan berpengaruh terhadap harga pasar termasuk nilai tukar mata uang, karena udang merupakan komoditas ekspor, sehingga terdapat hubungan yang kuat antara produksi, permintaan, harga dan pasar.

Ia melanjutkan, diversifikasi produk udang segar melalui kemasan dan kuantitas yang sesuai dengan preferensi konsumen perlu untuk dilakukan serta produk olahan udang sebaiknya mengikuti trend pasar yang siap saji atau mudah untuk dikonsumsi secara langsung.

“Potensi pemanfaatan sumberdaya udang tetap harus memperhatikan aspek ekosistem lingkungan secara berkelanjutan,” tukas Atikah.

Revitalisasi Sebagai Investasi
Di balik potensinya yang sangat besar, realisasi budidaya udang juga terhitung cukup besar. Untuk merealisasikan hal tersebut, revitalisasi tambak udang tradisional dan intensifikasi tambak swasta berkelanjutan menjadi salah satu proyek strategis nasional.

“Investasi itu ibarat semut, akan datang sendiri disaat ada gula. Revitalisasi akan turut menambah akselerasi untuk kebangkitan udang nasional,’ tutur Deny Mulyono Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT).

Menurut Deny, revitalisasi yang perlu dilakukan bukan hanya pada infrastruktur fisik saja, melainkan birokrasi untuk kemudahan berusaha yang perlu didukung oleh Kementerian dan Lembaga, serta Pemerintah baik pusat dan daerah. Jika semua sudah satu visi untuk mendukung program ini, kata Deny, bukan hanya KKP dan Kemenkomarves, maka niscaya “gula”-nya benar-benar manis dan si semut (investasi) yakin untuk datang.

Renggo, Wakil Ketua Persatuan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah (P3UW) Lampung, mendukung adanya revitalisasi di bidang perikanan terutama udang, apalagi terkait dengan target yang dicanangkan pemerintah dalam rangka meningkatkan ekspor udang 2 juta ton.

Rahmat menuturkan, untuk revitalisasi tambak-tambak rakyat menjadi sangat urgent untuk meningkatkan produktifitas tambak tradisional, yang merupakan bagian terbesar kawasan tambak. Pertambakan tradisional plus, menjadi model yang cocok bagi pengembangan usaha pertambakan rakyat.

Iskandar, Dosen FPIK Unpad-Bandung menilai, revitalisasi kegiatan budidaya khususnya di industri udang nasional merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan dalam rangka peningkatan produksi udang, berhubung potensi lahan untuk kegiatan ini cukup luas di Indonesia.

Begitu pula dengan kondisi tambak idle yang cukup banyak, kata Iskandar, sehingga dengan adanya upaya revitalisasi, akselerasi dan investasi serta sinergi antar instansi baik di pusat yang diteruskan di daerah diharapkan akan membantu dalam peningkatan produksi udang nasional.

Permudah Perizinan
Acara yang digelar di Grand Sahid Hotel Jakarta itu, Luhut menyinggung masalah perizinan. Menurutnnya, harus ada perbaikan pada sistem produksi di hulu, kemudahan perizinan, pembangunan infrastruktur produksi, irigasi dan sistem logistik yang lebih efisien. Kemudian skema perkreditan yang mudah dan murah, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta inovasi teknologi manajemen yang didukung afirmasi kebijakan dan regulasi di pusat dan daerah.

Rahmat juga mengatakan, berbicara investasi harus didukung dengan kemudahan perizinan usaha, sehingga dapat menjadikan tingkat ease of doing business semakin baik.

Ketua Forum Udang Indonesia (FUI) Budhi Wibowo mengatakan, FUI sangat menghargai upaya dari Kemkomarves dan KSP untuk melakukan penyederhanaan perijinan tambak udang sehingga bisa diterbitkan Buku Panduan Penyederhanaan Perizinan Berusaha Tambak Udang.

“Kami berharap akan bisa segera dilakukan sosialisasi penyederhanaan perijinan tersebut pada semua daerah penghasil udang karena yang selama ini sering terjadi terdapat perbedaan penafsiran dari pemerintah daerah terhadap peraturan dari pemerintah pusat,” terang Budhi.

Ketua Program Studi Magister Konservasi Laut Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad, Titin Herawati menyebut penyederhanaan perizinan usaha dan investasi tambak udang,  serta afirmasi kebijakan untuk mendukung iklim usaha udang sangatlah penting.

Dalam hal ini, Tambah Titin, harus tetap menjaga keberlanjutan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil (mangrove, padang lamun, terumbu karang, penyu dan organisme laut lainnya) yang dimungkinkan terkena dampak negatif.

Rahmat menuturkan, dikarenakan urusan pertambakan ini melibatkan banyak aktor, tidak hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saja, maka dibutuhkan semangat kolaborasi dan sinergi antara pelaku pembangunan secara erat, memberikan dukungan yang optimal dan sejalan sesuai dengan peran dan posisinya.

“Urusan pengembangan tambak dipengaruhi faktor-faktor lain di luar aspek perikanan itu sendiri, maka peran sektor lain ini dinilai signifikan, seperti urusan irigasi, urusan jalan, urusan listrik, urusan perizinan, urusan kepatuhan. Untuk itulah sinergi adalah kata kunci,” pungkas Rahmat.(Adit/Resti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *