Kembali dipercaya mengurusi sektor kelautan dan perikanan pada Kabinet Merah Putih, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan akan tancap gas mengimplementasikan lima Program Ekonomi Biru di periode kedua kepemimpinannya, untuk mendukung visi-misi pemerintahan Prabowo-Gibran. Demikian informasi yang dilansir dari Siaran Pers KementerianKelautan dan Perikanan Nomor: SP.377/SJ.5/X/2024.
Dalam siaran pers tersebut juga disebutkan bahwa Ekonomi Biru sendiri telah menjadi bagian dari misi Astacita yang diusung pemerintah Prabowo-Gibran hingga lima tahun ke depan, untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. Sektor kelautan dan perikanan dinilai potensial menopang kemandirian ketahanan pangan dan menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Trenggono memaparkan, program ekonomi biru yang akan digas pol implementasinya meliputi; (1) perluasan kawasan konservasi laut;(2) penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur;(3) pembangunan budidaya berkelanjutan di pesisir, laut, dan darat;(4) pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil; serta (5) penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan Bulan Cinta Laut.
Tantangan utama budidaya berkelanjutan
Menurut Esti Handayani Hardi Ketua Lab. Mikrobiologi dan Bioteknologi Akuakultur Universitas Mulawarman, tantangan implementasi program budidaya udang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Faktor pertama adalah adopsi teknologi yang lambat oleh petambak.Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi transfer teknologi kepada masyarakat dan kemampuan pembudidaya udang dalam menerapkan teknologi dan inovasi, di antaranya tingkat manfaat inovasi dibandingkan teknik sebelumnya, improvisasi elemen produktivitas, pengurangan modal yang digunakan, efektivitas biaya, dan penurunan risiko harga jual di pasar.
Dari sisi ekonomi, pertimbangan tingkat profitabilitas dan harga pasar produk setelah menggunakan teknologi yang baru. Ukuran lahan, kepemilikan, tingkat pendidikan, teknologi, dan pengalaman yang dimiliki petambak berdampak positif pada pengambilan keputusan. Begitu juga dengan jarak geografis ke lokasi pengembangan teknologi baru. KKP sangat perlu melakukan program penyuluhan dan pelatihan, demonstrasi plot, serta memberikan pendampingan teknis kepada petambak.
“Faktor kedua adalah akses ke input produksi berkelanjutan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh luas wilayah Indonesia yang besar adalah belum meratanya pabrik pakan dan obat ikan di setiap pulau di Indonesia. Pabrik pakan dan obat ikan masih terpusat di Jawa dan Bali. Sementara di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua; belum ada pablrik pakan dan obat yang menyuplai kebutuhan untuk pembudidaya udang,” papar Esti.
Tak heran, untuk 3 wilayah Indonesia tersebut, biaya pakan serta obat ikan dan udang sangat mahal. Di Kalimantan Timur sendiri, menurut data dari KKP (2024), hanya ada satu CV sebagai produsen obat ikan untuk ikan dan udang.
Pengawasan dan penegakan hukum merupakan faktor ketiga, yang masih menjadi PR besar dan berat untuk KKP kedepan. KKP perlu mengupayakan dan meningkatkan kapasitas pengawasan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.
Untuk perubahan iklim dan bencana alam menjadi faktor keempat. Perubahan iklim dan bencana alam, seperti banjir, badai, dan peningkatan suhu air, dapat mengancam keberlanjutan budidaya udang.
Adapun faktor kelima adalah fluktuasi harga dan pasar untuk produk udang Indonesia. Biaya produksi untuk udang Indonesia masih tinggi, jauh dari biaya produksi udang Ekuador dan India. Oleh karena itu, diperlukan penanganan dan regulasi lebih ketat untuk mengatur kondisi tersebut. Hal ini disebabkan fluktuasi harga udang di pasar internasional dan persaingan dengan negara produsen lain dapat mempengaruhi pendapatan petambak.
Upaya menjawab tantangan
“Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang lebih komprehensif,” ujar Mochammad Heri Edy, Dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo.
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, penguatan riset dan pengembangan. Perlu dilakukan penelitian yang lebih intensif untuk menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor perikanan budidaya. Kedua, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Petambak perlu diberikan pelatihan dan penyuluhan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Ketiga, kolaborasi multipihak. Perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengatasi isu-isu terkait keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan petambak udang,” ujar Heri. Menurutnya, beberapa upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan petambak.
Untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan, dilakukan penerapan budidaya ramah lingkungan. Dalam hal ini, KKP mendorong penerapan budidaya udang yang ramah lingkungan, seperti sistem resirkulasi, bioflok, dan integrasi tambak dengan pertanian. Beragam sistem ini dapat mengurangi limbah, menghemat air, dan meningkatkan kualitas lingkungan sekitar.
Upaya berikutnya adalah pengelolaan limbah. KKP mewajibkan para petambak untuk mengelola limbah budidaya secara baik, misalnya dengan membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan memanfaatkan limbah organik sebagai pupuk.
Selanjutnya,upaya penegakan hukum. KKP secara aktif melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait lingkungan. KKP juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga penelitian, dan masyarakat, untuk mengembangkan berbagai program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Untuk meningkatkan kesejahteraan petambak udang, beberapa upaya dilakukan. Sebagai contoh, upaya peningkatan produktivitas. KKP memberikan dukungan kepada petambak untuk meningkatkan produktivitas melalui penyediaan teknologi budidaya yang tepat, benih unggul, dan pakan berkualitas.
Upaya berikutnya adalah diversifikasi produk. KKP mendorong diversifikasi produk perikanan, sehingga petambak tidak hanya bergantung pada satu jenis produk saja.
Dalam upaya pemasaran, KKP memfasilitasi pemasaran produk perikanan, baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan begitu, harga jual produk dapat lebih stabil dan menguntungkan.
Upaya pembentukan koperasi juga dilakukan. KKP mendorong pembentukan koperasi untuk memperkuat posisi tawar menawar para petambak dalam rantai pasok. Dilakukan pula upaya perlindungan kepada petambak melalui program asuransi untuk mengurangi risiko kerugian akibat bencana alam atau fluktuasi harga.
“KKP telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi isu-isu keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan petambak udang. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Dengan upaya bersama, kita dapat membangun sektor perikanan budidaya yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” terang Heri.
Strategi Kunci peningkatan produksi
Menurut Esti, terdapat beberapa strategi kunci untuk meningkatkan produksi udang Indonesia dan memperkuat posisinya di pasar global. Beberapa poin utama strategi yang dicanangkan menteri KKP di antaranya: (1) peningkatan dan pengelolaan budidaya udang ramah lingkungan, (2) revitalisasi tambak tradisional, (3) pengembangan kawasan budidaya udang terintegrasi, (4) peningkatan kualitas dan keamanan produk, (5) pengembangan pasar ekspor, (6) pemberdayaan pembudidaya udang.
“Pemerintah mulai fokus pada praktik budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini sangat baik dan perlu mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan, karena fokus akuakultur tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga ekologi. Langkah tersebut akan memperbaiki citra akuakultur yang menjadi penyuplai kerusakan lingkungan dan efek gas rumah kaca,” ungkap Esti.
Revitalisasi tambak tradisional dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tambak tradisional. Hal tersebut dilakukan melalui perbaikan infrastruktur, penerapan teknologi budidaya yang lebih baik, dan peningkatan akses pembudidaya terhadap pelatihan dan pendampingan teknis.
“Saat ini, menurut banyak data, 300.000 Ha tambak di Indonesia adalah tambak tradisional dengan tingkat produktivitas rendah kurang dari 200 kg/Ha. Dan, lebih dari 30% merupakan tambak abundant. Jika diprioritaskan, langkah ini sangat baik untuk meningkatkan jumlah produksi udang nasional. Namun, yang perlu dilakukan adalah revitalisasi yang ramah lingkungan, bukan intensif. Sekolah lapang petambak, klinik tambak, dan perlindungan hukum bagi pengelola tambak tradisional sangat perlu untuk menjamin keberlanjutan,” ungkap Esti.
Kunci berikutnya adalah pengembangan kawasan budidaya udang terintegrasi. Pembangunan kawasan budidaya udang terintegrasi yang modern dan efisien dilakukan dengan pendekatan klaster untuk meningkatkan skala produksi dan efisiensi rantai pasok. Program ini perlu mempertimbangkan zonasi, tidak dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Sumatra, Jawa, dan Bali dapat bertransformasi dengan cepat menjadi kawasan udang terintegrasi. Namun, pendekatan ini kurang tepat untuk Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Hal itu disebabkan pada ketiga pulau di Timur Indonesia tersebut masih memiliki keterbatasan jalan, listrik, serta sarana dan prasarana. Namun, sumberdaya alamnya masih luas sehingga pengembangannya pada tradisional dan optimalisasi produk organik.
Penguatan riset dan inovasi juga menjadi kunci untuk mendorong riset dan inovasi di bidang budidaya udang, termasuk pengembangan varietas udang unggul, teknologi pakan inovatif, dan strategi pengendalian penyakit yang efektif. Mengingat pentingnya langkah ini, KKP perlu mendorong serta menyinergikan inovasi dan teknologi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, lembaga riset, maupun masyarakat.
Peningkatan kualitas dan keamanan produk dilakukan untuk memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Hal tersebut merupakan kunci untuk memastikan produk udang Indonesia memenuhi standar internasional dan dapat bersaing di pasar global. Saat ini, transparansi dan ketelusuran masih menjadi PR besar akuakultur. Ketelusuran masih sangat sulit diterapkan untuk produk perikanan. KKP perlu membuat sebuah sistem integrasi untuk memfasilitasi ketelusuran agar keamanan produk terjamin, dan tentu pasar ekspor lebih luas.
“Program seperti one gate system in dan out sangat perlu mulai dibuat. Dengan mengoptimalkan penyuluh dilapangan dan perguruan tinggi disetiap daerah, transparansi dan ketelusuran akuakultur akan lebih tercapai,” jelas Esti.
Kunci selanjutnya adalah pengembangan pasar ekspor. Hal tersebut membuka dan memperluas akses pasar ekspor untuk udang Indonesia melalui kerjasama internasional, promosi produk, dan diplomasi perdagangan. Sementara kunci terakhir adalah pemberdayaan pembudidaya udang. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pembudidaya udang melalui pelatihan, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan.
Kolaburasi efektif
Selain beberapa kunci yang telah disebutkan Esti, ada kunci berikutnya yang perlu diperhatikan.
“Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan petambak udang di tingkat lokal merupakan kunci keberhasilan program peningkatan produksi udang yang berkelanjutan. Masing-masing pihak memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan tersebut,” tambah Heri.
Untuk memastikan keberhasilan program peningkatan produksi udang, diperlukan kolaborasi yang efektif antara ketiga pihak tersebut. Ada beberapa bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah, sektor swasta, dan petambak udang dapat membentuk kemitraan untuk melaksanakan proyek-proyek budidaya udang berskala besar. Kedua, pembentukan klaster budidaya udang dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat posisi tawar-menawar petambak, dan memudahkan akses terhadap pasar. Ketiga, pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama dalam memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada petambak untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.
“Kolaborasi dalam penelitian dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk udang,” pungkas Heri. (RA/Adit/Resti)
