Gonjang-Ganjing Lobster

Lobster air tawar (Ilustrasi Dok. Istimewa)

Oleh:

Muhammad Husen

Penulis adalah Pengurus Masyarakat Akuakultur Indonesia Komda Jabar

Wacana dibukanya ekspor benih lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menuai reaksi pro dan kontra di publik. Perang opini dan tarik-menarik kepentingan benih lobster menjadi viral di media sosial dan forum diskusi publik.

Kajian tentang ekspor benih lobster merupakan bagian dari rencana pemerintah merevisi Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara RI. Ketentuan itu mencakup larangan penangkapan benih lobster untuk diekspor maupun untuk tujuan budidaya.

Pasal 2 aturan tersebut, penangkapan dan/atau pengeluaran lobster hanya dapat dilakukan jika lobster tidak dalam kondisi bertelur, ukuran panjang karapas di atas 8 sentimeter atau berat di atas 200 gram per ekor. Dalam pasal 7 ayat 1, setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya.

Permen KP tersebut di era Menteri Susi Pujiastuti juga mendapat tanggapan mendukung dan menolak. Di satu sisi Susi mengeluarkan regulasi itu demi menjaga kelestariannya. Bahwa penangkapan benih lobster akan mengganggu siklus hidupnya dan mengancam keseimbangan stok. Namun di sisi lain pengembangan teknologi budidaya di saat itu kurang menjadi perhatian.   Gonjang ganjing serupa pernah terjadi sebelumnya pada nener (benih bandeng), benur (benih udang) juga elver (benih sidat).

Larangan menangkap dan memperdagangkan lobster mulai ukuran kurang dari 200 gram termasuk benihnya memberi peluang terbangunnya penangkapan dan perdagangan ilegal alias penyelundupan. Pasalnya harga lobster dewasa di pasaran internasional sekitar 0.8 – 1 juta rupiah per kg.

Sebelum regulasi itu terbit, puluhan juta ekor benih lobster mengalir deras setiap tahun ke luar negeri, dengan tujuan utama Vietnam. Di negeri ini, benih asal Indonesia dibesarkan sampai ukuran konsumsi, kemudian diekspor lagi dengan nilai tambah berkali-kali lipat.

Muhammad Husen

Sebenarnya kebijakan Susi saat itu sontak mendapat pertentangan dikalangan masyarakat penangkap benih. Ribuan nelayan kehilangan pendapatan dan aktivitas budidaya tutup. Akibatnya perdagangan ilegal benih lobster keluar wilayah Indonesia marak terjadi. Jumlah benih lobster berukuran 2 sentimeter (cm) dari Nusa Tenggara Barat saja yang diselundupkan mencapai 11 juta ekor per tahun.

Vietnam adalah negara yang sukses membudidayakan lobster akan tetapi kesulitan memperoleh benih. Tingkat kelangsungan hidup benih lobster yang dibudidayakan bisa mencapai 70 persen. Oleh karenanya mereka berani membeli benih lobster dengan harga yang cukup mahal bisa mendekati 100 ribu rupiah per ekor, dan haga di tingkat penangkap dibeli oleh pedagang ilegal bisa mencapai 20 ribu rupiah per ekor.

Jika dikalkulasi seorang penangkap benih lobster dapat mengumpulkan 1000 ekor dalam sehari maka pendapatannya bisa mencapai 20 juta rupiah. Sampai di Vietnam harganya mencapai 5 kali lipat. Benih lobster dipelihara dengan tingkat kelangsungan hidup 70 persen dalam waktu enam bulan dengan produksi sekitar 350 kg, adapun harga penjualannya bisa mencapai 300 juta rupiah. Karenanya meskipun dilarang serta diawasi ketat praktek ilegal itu tetap tumbuh subur walaupun beresiko.

Susi memang telah meletakan prinsip kehati-hatian (pre-cauntionary principle) dalam pengelolaan sumber daya lobster, disatu sisi penting sebagai salah satu upaya melanggengkan perikanan berkelanjutn-“sustainable fisheries”. Sayangnya kurang didukung data, fakta yang berbasis kajian ilmiah (scientific based) yang komprehensif artinya pemerintah tidak memiliki data riil stok sebagai basis pengembangan lobster. Sejatinya langkah ini harus berangkat dari kajian stok untuk mengetahui batas aman penangkapan benih. Mengkaji stok lobster dan memetakan musim benih saat melimpah di alam sebagai pertimbangan mekanisme boleh-tidak penangkapan benih.

Demikian pula dalam hal budidaya tanpaknya pemerintah tidak serius memanfaatkan benih untuk nilai tambah. Budidaya lobster nyaris tak berkembang. Selama puluhan tahun, riset balai-balai perikanan untuk teknologi pembesaran lobster sepertinya berlangsung lamban.

Balai-balai riset konon pernah mencoba budidaya lobster, antara lain melalui kerja sama dengan Australia. Namun, upaya itupun belum tuntas. Kini tengah mengkaji model serta lokasi yang tepat untuk budidaya. Dalam kontek inipun kita sepertinya sudah kalah langkah lagi dari Vietnam, mereka justru sudah mampu membudidayakan dan mengembangkan pembesaran secara masif.

Dikawinkan

Beberapa hasil studi menggambarkan bahwa tingkat kelulushidupan benih lobster hingga dewasa di alam sekitar 0,01% (1 ekor hidup dari 10.000 ekor) karena faktor lingkungan (predasi, makanan dan pola arus). Data KKP. menyebutkan  Indonesia mampu menghasilkan tangkapan 50 juta-60 juta ekor benih lobster per tahun, namun itulah sebagian besar diselundupkan. Sedang Vietnam produksinya 2 juta-3 juta per tahun tetapi mampu membesarkan benih dengan sintasan 70-80 persen.

Memang idealnya, kegiatan budidaya seharusnya diprioritaskan tetapi manakala belum memungkinkan dan demi kesejahteraan para penangkap, dapat dilakukan ekspor secara bertahap. Sembari membuka keran ekspor, pemerintah juga mesti memiliki komitmen lebih serius untuk mengembangkannya.

Dengan demikian gonjang-ganjing dua pendapat berbeda yaitu antara melarang dan yang berkehendak membuka kran ekspor, solusi terbaik dengan “mengawinkan” kedua pendapat tersebut namun dengan beberapa opsi antara lain; (1) Tetap ditutup akan tetapi kembangkan budidayanya dan memberi kesempatan kepada investor Vietnam atau Negara lain untuk berinvestasi di Indonesia agar ada transformasi teknologi, (2) Buka tutup penangkapan dan perdagangan. Di saat musim populasi benih meningkat diperbolehkan  ditangkap serta diperdagangkan. Sembari membuka keran ekspor, pemerintah mesti punya komitmen lebih serius untuk mengembangkan program budidaya. termasuk investasi dari Vietnam dan Negara lainnya,  (3) Melakukan diplomasi bilateral dengan Vietnam dan negara negara importir benih lainnya terkait kebijakan buka-tutup ekspor benih dan membuka kemungkinan kerjasama di bidang pembudidayaannya, serta (4) Sesegera mungkin menjadikan industri budidaya lobster sebagai kebijakan prioritas nasional berikut menyusun “roadmap” pengembangannya untuk lima tahun ke depan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.